CIMAHI – Persoalan batas wilayah antara Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali mencuat. Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyebut masih banyak titik wilayah yang batasnya belum jelas hingga menyebabkan kekacauan administratif dan kepemilikan identitas penduduk.
Bahkan, ada rumah warga yang dapurnya secara administratif berada di wilayah KBB, sementara ruang tamunya asuk Kota Cimahi.
Ngatiyana mengatakan, pihaknya telah menjalin komunikasi langsung dengan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail. Salah satu hasilnya adalah rencana penertiban batas wilayah dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara dua pemerintah daerah tersebut.
"Ya sudah dibahas soal perluasan (wilayah) dengan Bupati Bandung Barat serta membuat MoU untuk melakukan penertiban terkait batas wilayah," ujar Ngatiyana kepada wartawan, Jumat (4/7/2025).
Ngatiyana menegaskan sejak dia dilantik bersama Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira pada Februari 2025, wacana perluasan wilayah Kota Cimahi sudah menjadi agenda prioritas.
Beberapa wilayah yang diusulkan untuk masuk Cimahi antara lain Kecamatan Margaasih (Kabupaten Bandung), kawasan Cimindi (Kota Bandung), serta sebagian Kecamatan Ngamprah, Padalarang dan Batujajar di KBB.
Masalah tidak tegasnya batas wilayah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya sebuah rumah yang secara fisik berada di gang kecil, namun bagian dapurnya masuk wilayah KBB, sementara ruang tamunya masuk ke Kota Cimahi.
"Banyak batas wilayah yang tidak tegas. Contohnya, ada rumah di gang kecil yang dapur masuk wilayah Bandung Barat, tapi mukanya masuk Kota Cimahi. Ini yang akan kita tertibkan," ujar Ngatiyana.
Selain wilayah fisik, dokumen kependudukan warga pun ikut terdampak. Tak sedikit warga yang tinggal di Bandung Barat namun masih menggunakan KTP Kota Cimahi dan sebaliknya. Hal ini menimbulkan tumpang tindih pelayanan administrasi, termasuk urusan data kependudukan dan layanan publik.
Ngatiyana mengatakan, persoalan tersebut masuk dalam fokus kerja sama dua daerah demi penataan yang lebih tertib dan rapi.
Menurutnya, respons dari Bupati Jeje Ritchie Ismail cukup positif terhadap rencana tersebut. Namun proses perluasan wilayah memerlukan pembahasan lebih lanjut dan lintas sektor.
"Kalau responsnya sangat baik dan MoU ditandatangani dengan baik bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat," ucapnya.