JAKARTA, TORONEWS.BLOG - Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menambahkan berbagai skema. Terbaru, KUR diberikan untuk petani tebu rakyat, perumahan, dan pekerja migran.
Hal ini diputuskan dalam rapat koordinasi yang digelar Kamis (3/7/2025) yang dihadiri sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian BUMN, Keuangan, Pertanian, PUPR, dan Badan Pangan.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto skema baru untuk KUR tebu rakyat memberikan plafon kredit hingga Rp500 juta. Fasilitas ini dapat diberikan kepada individu maupun kelompok, termasuk petani yang bermitra dengan pabrik gula, baik milik BUMN maupun swasta.
“Nah kemudian program baru di skema kredit KUR adalah satu untuk tebu rakyat, di mana tebu rakyat ini diberikan dengan fasilitas sampai dengan Rp500 juta dan bisa diberikan kepada individual maupun kelompok dan ini bisa juga untuk kelompok maupun perorangan dengan optik daripada pabrik gula termasuk pabrik gula BUMN,” ujar Airlangga.
Airlangga berharap, skema KUR baru ini mampu mendorong revitalisasi dan replanting tanaman tebu demi meningkatkan produktivitas.
“Dengan demikian maka revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield karena selama ini bisa dipakai tebunya melebihi daripada umur dari tebu itu sendiri,” ungkapnya.
Kemudian, pemerintah juga meluncurkan skema KUR untuk ekosistem perumahan, khususnya bagi UMKM yang bergerak di sektor konstruksi. Adapun, plafon kreditnya ditingkatkan hingga Rp5 miliar.
“Untuk ekosistem perumahan tadi juga diluncurkan platformnya dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar dan itu diberikan untuk UMKM yang berupa kontraktor usaha menengah dan kecil dengan kriteria sesuai dengan UMKM yaitu modal sampai Rp5 miliar dan turnover ataupun penjualan Rp50 miliar,” jelas Airlangga.
Dengan plafon tersebut, pelaku UMKM bisa membangun 38–40 unit rumah tipe 36, dengan masa pengerjaan 4 hingga 5 tahun. Subsidi bunga tetap sebesar 5 persen akan diberikan oleh pemerintah untuk meringankan beban bunga kredit yang diberikan oleh perbankan.
“Kalau perbankan memberikan contohnya 11 persen maka kontraktor UMKM bisa membayar 6 persen tapi kalau dia kasih 12 persen dia bayarnya 7 persen. Sesuai dengan perbankan masing-masing, Himbara maupun swasta,” terang Airlangga.
Pada sisi permintaan, KUR perumahan juga bisa dimanfaatkan untuk renovasi rumah tinggal yang difungsikan untuk usaha. Pemerintah menyiapkan platform pembiayaan senilai Rp13 triliun untuk mendukung program ini, sementara tambahan platform untuk sektor perumahan secara keseluruhan mencapai Rp117 triliun.
Tak hanya itu, pembahasan juga mencakup perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, yang kini dapat mengakses KUR tanpa jaminan hingga Rp100 juta.
“Kemudian juga diberikan pembahasan mengenai pekerja migran di mana pekerja migran bisa mengakses KUR tanpa jaminan sebesar Rp100 juta yang bisa digunakan untuk memproses mereka pergi ataupun juga untuk pelatihan,” ungkap Airlangga.
Sementara itu, realisasi penyaluran KUR hingga Juni 2025 telah mencapai Rp131,84 triliun atau hampir 45 persen dari total target sebesar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 60 persen disalurkan ke sektor produksi dengan jumlah debitur baru mencapai lebih dari 1 juta orang.