Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada hari Rabu memberlakukan undang-undang yang disahkan parlemen minggu lalu untuk menangguhkan kerja sama dengan pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional, sebuah tindakan yang disebut Amerika Serikat "tidak dapat diterima."
Iran menuduh IAEA berpihak pada negara-negara Barat dan memberikan pembenaran atas serangan udara Israel, yang dimulai sehari setelah dewan badan PBB itu memutuskan untuk menyatakan Iran melanggar kewajiban berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.
Undang-undang tersebut menetapkan bahwa setiap pemeriksaan IAEA di masa mendatang terhadap situs nuklir Iran memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Teheran.
"Kami mengetahui laporan ini. IAEA sedang menunggu informasi resmi lebih lanjut dari Iran," kata IAEA dalam sebuah pernyataan.
Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CBS News bahwa pemboman AS terhadap situs nuklir utama Iran, Fordow, telah "merusak secara serius dan berat" fasilitas tersebut.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce mengatakan dalam pengarahan rutin bahwa Iran harus bekerja sama sepenuhnya dengan badan PBB tersebut tanpa penundaan lebih lanjut.
"Kami akan menggunakan kata tidak dapat diterima, bahwa Iran memilih untuk menangguhkan kerja sama dengan IAEA pada saat Iran memiliki kesempatan untuk mengubah arah dan memilih jalan perdamaian dan kesejahteraan," katanya.
Ia mengatakan bahwa sebelum serangan AS yang berhasil, Iran sedang mengumpulkan persediaan uranium yang diperkaya dalam jumlah besar yang tidak memiliki tujuan damai yang kredibel.
Ia mengatakan Iran harus sepenuhnya mematuhi kewajiban NPT, termasuk dengan memberikan informasi kepada IAEA tentang bahan nuklir yang tidak dideklarasikan dan memberikan akses tanpa batas ke fasilitas pengayaan yang baru diumumkan.
"Perlu diulangi, karena kita telah membuat langkah besar untuk ini melalui kepemimpinan Donald Trump, Iran tidak dapat dan tidak akan memiliki senjata nuklir. Presiden telah mengatakan ini berulang kali. Menteri luar negeri telah mengatakan ini berulang kali."