GAZA, TORONEWS.BLOG - Kelompok perlawanan Palestina Hamas sedang mempelajari proposal gencatan senjata baru di Jalur Gaza. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa Israel telah menyetujui gencatan senjata selama 60 hari.
Hamas selama ini menuntut gencatan senjata harus berlaku permanen, bukan sementara, disertai dengan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.
Dalam pernyataan yang dirilis Rabu (2/7/2025), Hamas menyatakan telah menerima proposal dari negara mediator Mesir dan Qatar. Hamas juga membahas poin-poin proposal tersebut guna mencari cara mengurangi kesenjangan sehingga kesepakatan bisa dicapai.
Belum ada kejelasan mengenai keputusan yang diambil Hamas, apakah akan melunak atau berpegang pada sikap awal.
Trump meningkatkan tekanan kepada pemerintah Israel dan Hamas untuk segera meneken kesepakatan gencatan senjata disertai dengan pembebasan sandera Israel serta tahanan Palestina.
Menurut Trump, waktu penghentian perang selama 60 hari akan digunakan untuk berunding mengakhiri perang secara permanen.
Poin krusial yang menjadi ganjalan gencatan senjata selama ini adalah Israel menolak untuk menghentikan perang di Gaza sampai tujuan perangnya, melenyapkan Hamas tercapai, sesuatu yang banyak pengamat, bahkan kalangan internal militer Israel menganggap tujuan itu mustahil dicapai.
Trump dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan depan guna membahas gencatan senjata.
Sementara itu tak lama setelah Hamas menyampaikan pernyataan, Netanyahu mengatakan tidak akan ada Hamas di Gaza pascaperang.
Sebelumnya seorang pejabat Israel mengatakan kepada portal berita Axios, militer Zionis akan meningkatkan operasi di Gaza jika negosiasi gencatan senjata gagal disepakati.
"Kami akan melakukan kepada terhadap Gaza serta kamp-kamp seperti yang kami lakukan di Rafah. Semuanya akan berubah menjadi debu," kata pejabat itu.
"Ini bukan pilihan yang kami sukai, tapi jika tidak ada gerakan menuju kesepakatan penyanderaan, kami tidak akan punya pilihan lain," ujarnya, lagi.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar mengatakan, setiap kesempatan untuk membebaskan sandera di Gaza tidak boleh dilewatkan. Dia mengklaim banyak dukungan, baik di kabinet maupun masyarakat luas, untuk proposal yang didukung AS tersebut.
Namun, usulan tersebut belum didukung secara terbuka oleh dua menteri radikal sayap kanan, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.