BANGKOK, TORONEWS.BLOG – Paetongtarn Shinawatra, perdana menteri perempuan termuda dalam sejarah Thailand, resmi diberhentikan sementara oleh Mahkamah Konstitusi pada Selasa (1/7/2025). Keputusan itu diambil menyusul bocornya rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang menimbulkan kontroversi di tengah ketegangan diplomatik antara kedua negara.
Dalam rekaman tersebut, Paetongtarn terdengar memanggil Hun Sen dengan sebutan “paman” dan menyampaikan kritik terhadap militer Thailand, khususnya Komandan Wilayah ke-2 Angkatan Darat. Komentar itu dianggap merendahkan institusi militer dan mempermalukan posisi Thailand di tengah konflik perbatasan yang sedang memanas.
Tuduhan Pelanggaran Etika
Tuntutan pemberhentian sementara diajukan oleh sekelompok senator yang menuduh Paetongtarn melakukan pelanggaran etika serius dan menyebarkan kebohongan. Mahkamah Konstitusi langsung merespons dan menyetujui pemberhentian sambil menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut.
Keputusan itu datang beberapa jam setelah Raja Maha Vajiralongkorn menyetujui perombakan kabinet, menyusul keluarnya partai kunci dari koalisi pemerintahan yang dipimpin oleh Paetongtarn.
Siapa Paetongtarn Shinawatra?
Paetongtarn lahir pada 21 Agustus 1986 di Bangkok dari keluarga pengusaha keturunan Tionghoa asal Chiang Mai. Ia adalah putri dari Thaksin Shinawatra, mantan perdana menteri yang digulingkan dalam kudeta militer tahun 2006 dan kemudian hidup dalam pengasingan selama 15 tahun.
Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Chulalongkorn dengan gelar di bidang ilmu politik, sosiologi, dan antropologi. Lalu melanjutkan studi S2 di University of Surrey, Inggris, dan meraih gelar master bidang manajemen hotel.
Sebelum terjun ke dunia politik, Paetongtarn bekerja di bisnis keluarganya dan menjadi CEO Rende Development serta pemegang saham mayoritas SC Asset, perusahaan properti milik keluarga.
Karier Politik dan Jabatan PM
Paetongtarn mulai aktif di politik pada 2021 dengan bergabung ke Partai Pheu Thai yang didirikan ayahnya. Ia kemudian menjadi kandidat perdana menteri pada Pemilu 2023, bersaing melawan Partai Move Forward dan partai-partai yang didukung militer.
Meski Partai Move Forward menang pemilu, partai itu gagal membentuk koalisi. Pada Agustus 2023, Srettha Thavisin dari Pheu Thai ditunjuk sebagai PM, dan Paetongtarn ditugaskan sebagai wakil ketua Komite Strategi Soft Power Nasional.
Setahun kemudian, pada 16 Agustus 2024, Paetongtarn terpilih sebagai perdana menteri menggantikan Srettha yang diberhentikan karena pelanggaran etika. Ia mencatatkan sejarah sebagai perdana menteri perempuan kedua dan termuda dalam sejarah Thailand di usia 37 tahun.
Tersandung Skandal dan Ketegangan Regional
Nama Paetongtarn belakangan dikaitkan dengan skandal dugaan pembelian suara di parlemen, namun ia membantah dan menyatakan dukungan terhadapnya masih kuat. Kini, krisis terbaru yang melibatkan percakapan pribadinya dengan Hun Sen telah mengguncang stabilitas politik dan posisinya di pemerintahan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja sendiri meningkat menyusul insiden baku tembak di perbatasan yang menewaskan dua penjaga perbatasan Kamboja bulan lalu. Kedua negara saling menyalahkan atas siapa yang memulai konflik.
Dengan pemberhentian sementaranya oleh Mahkamah Konstitusi, masa depan politik Paetongtarn kini berada dalam ketidakpastian.