WASHINGTON, TORONEWS.BLOG – Hubungan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan miliarder Elon Musk kembali memanas. Dalam pernyataan terbarunya, Trump secara terbuka mengulangi ancaman akan menghentikan kerja sama pemerintah dengan perusahaan-perusahaan milik Musk, termasuk SpaceX.
Melalui platform media sosial, Truth Social, Trump menyebut Musk selama ini bertahan hidup berkat subsidi besar dari pemerintah AS. Ia bahkan menyebut, tanpa dukungan federal, Musk mungkin sudah bangkrut dan pulang kampung ke tanah kelahirannya, Afrika Selatan.
"Elon mungkin mendapat subsidi lebih banyak daripada siapa pun dalam sejarah, dan tanpa itu, dia mungkin harus menutup usaha dan pulang kampung ke Afrika Selatan," ujar Trump.
Trump juga mengulang ancamannya untuk menghentikan proyek dengan SpaceX, perusahaan roket milik Musk yang selama ini menjadi mitra penting pemerintah AS, termasuk peluncuran satelit dan misi luar angkasa.
Menurut Trump, penghentian kontrak itu akan menghemat pengeluaran pemerintah secara signifikan.
Tak hanya itu, Trump turut menyindir Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), lembaga yang pernah dipimpin Musk, agar “memperhatikan arahan ini baik-baik.”
Pernyataan tajam Trump muncul sebagai respons terhadap kritik Musk terkait kebijakan anggaran dan pajak pemerintah, termasuk Rancangan Undang-Undang (RUU) pemangkasan anggaran yang disebut Trump sebagai “RUU Hebat nan Indah”.
RUU tersebut menuai kritik luas karena berpotensi memperbesar defisit anggaran dan utang nasional. Musk menilai RUU itu akan menambah utang negara hingga 2,5 triliun dolar AS serta memperparah beban ekonomi rakyat.
Senat AS telah meloloskan RUU tersebut dalam sidang pada Selasa (1/7/2025).
Ia kerap menyuarakan kekhawatiran atas arah kebijakan fiskal pemerintah, termasuk di bawah kepemimpinan Trump.
Para analis menilai bahwa konflik antara dua tokoh berpengaruh ini dapat memicu ketidakpastian baru dalam kebijakan industri strategis seperti kendaraan listrik dan luar angkasa, yang selama ini banyak bergantung pada kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta.