JAKARTA, TORONEWS.BLOG - Koalisi Masyarakat Sipil menggeruduk Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X DPR, Rabu (2/7/2025) siang. Mereka menyerukan Fadli untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah.
Fadli awalnya sedang menanggapi pertanyaan dari para anggota Komisi X DPR. Tiba-tiba, sejumlah anggota koalisi masyarakat sipil yang duduk di balkon ruang rapat Komisi X DPR langsung membentangkan spanduk hingga poster.
Mereka menunjukan spanduk dan poster di pagar balkon. Sambil membentangkan spanduk dan poster, koalisi masyarakat sipil menyerukan penghentian proyek penulisan ulang sejarah.
"Hentikan pemutihan sejarah," ujar salah satu orang.
"Dengarkan suara korban," timpal orang yang lain.
Selain itu, koalisi masyarakat sipil menolak gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.
Mendengar seruan itu, Fadli Zon tercengang dan melihat ke arah balkon. Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta koalisi masyarakat sipil menghentikan aksinya.
"Saya rasa cukup ya, cukup. Tolong kembali ke tempat masing-masing," ujar Lalu.
"Ya silahkan kembali ke tempat masing-masing. Pamdal tolong diamankan," katanya lagi.
Kemudian, koalisi masyarakat sipil melipat poster dan spanduk serta keluar dari balkon Komisi X DPR. Mereka terlihat digiring keluar lingkungan Kompleks Parlemen oleh Pamdal DPR.
Sebelumnya, anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana mengusulkan, proyek penulisan ulang sejarah yang tengah dilakukan pemerintah sebaiknya dihentikan saja, jika hal itu bersifat parsial dan politis. Hal itu disampaikan merespons pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada bukti peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998.
"Apa yang menurut Menteri Kebudayaan tidak ada, bukan berarti tak terjadi," kata Bonnie, Rabu (18/6/2025).
Bonnie menilai, Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan yang menggagas proyek penulisan ulang sejarah Indonesia mestinya tidak melanggengkan budaya penyangkalan atas tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual pada kaum perempuan dalam kerusuhan 1998.
Menurut Bonnie, pengalaman kolektif yang pedih dalam sejarah masa lalu bangsa juga dapat menjadi pembelajaran, sehingga tetap perlu untuk ditulis.
Bonnie mendesak Kementerian Kebudayaan sebagai mitra Komisi X DPR untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah jika hanya bertujuan politis. Apalagi jika tujuan penulisan ulang sejarah untuk menyeleksi cerita perjalanan bangsa Indonesia sesuai keinginan pemegang kekuasaan sehingga bersifat parsial atau sebagian dan tidak menyeluruh.
"Jangan lakukan penulisan sejarah melalui pendekatan kekuasaan yang bersifat selektif dan parsial atas pertimbangan-pertimbangan politis. Apabila ini terjadi, lebih baik hentikan saja proyek penulisan sejarah ini," katanya.