JAKARTA, TORONEWS.BLOG - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP mencecar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI pada Selasa (1/7/2025). Ia menilai pemerintah gagal melakukan efisiensi.
Menurut Dolfie, pemerintah tak efektif melakukan efisiensi dan menahan lonjakan defisit dalam APBN 2025. Akibatnya, kebutuhan untuk menarik utang pun ikut meningkat.
Dolfie mengaku heran karena meskipun ada upaya efisiensi anggaran yang ditargetkan bisa menghemat APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, justru diproyeksikan defisit menjadi Rp662 triliun atau 2,78 persen dari PDB. Padahal, sebelumnya pemerintah menargetkan defisit hanya sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.
"Ini belum diceritakan kenapa tidak jadi dihemat, malah utangnya tambah," kata Dolfie.
Dolfie mengungkapkan kegelisahannya soal keputusan sepihak pemerintah yang pada akhirnya membuka blokir anggaran efisiensi sebesar Rp134,9 triliun, tanpa meminta persetujuan dari DPR.
"Jadi buka blokir ini dasarnya apa? Ketika minta penghematan pemerintah datang ke DPR, minta persetujuan bahwa anggaran akan dihemat. Tentu DPR dengan senang hati karena amanat UU, APBN itu harus efisien, setuju," ujar Dolfie.
"Tapi ketika buka blokir landasannya apa? Inpresnya jelas blokir anggaran, tidak disebutkan di inpresnya syarat dan ketentuan untuk buka blokir, ini harus dijelaskan dulu dasar dari pembukaan blokir, apakah membuka blokir ini pemerintah datang lagi ke DPR minta persetujuan?" ucap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan ini
Dalam rapat tersebut, Dolfie juga menyinggung permintaan Sri Mulyani yang ingin mendapatkan persetujuan dari DPR untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2024 sebesar Rp85,6 triliun, dari total keseluruhan SAL yang mencapai Rp457,5 triliun.
"Dulu cerita penghematan, terus nggak jadi menghemat, tambah utang, nah ini yang perlu kita dapatkan penjelasan," imbuhnya.