JAKARTA, TORONEWS.BLOG - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memarahi jajaran Kementerian ESDM dan direksi PT PLN (Persero) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR, Rabu (2/7/2025). Hal ini dipicu keraguan Bahlil terhadap data desa yang menjadi subjek swasembada energi, yang tengah dia paparkan di hadapan anggota Komisi XII DPR.
Bahlil menilai data yang diberikan direktur jenderal (dirjen) Kementerian ESDM pihak PLN bukan data terbaru. Awalnya, Bahlil menyampaikan, dirinya sudah melakukan rapat dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai program tersebut.
Dalam hitungannya, terdapat sekitar 5.600 desa yang menjadi target. Kemudian, Bahlil sempat kebingungan ketika dia menyebut bahwa dalam laporan PLN terdapat tambahan 10.000 desa.
Saat dikonfirmasi, angka 10.000 yang dimaksud merupakan tambah. Hal inilah yang membuat dia menegur dirjen Kementerian ESDM dan direksi PLN.
“Ini ga tahu dirjen saya yang gak benar atau dirut PLN-nya yang gak benar,” ucap Bahlil dalam RDP dengan Komisi XII DPR pada, Rabu (2/7/2025).
Di tengah kesalnya, dia pun meminta dirjen dan direktur utama PLN untuk menghadapnya usai rapat. Bahlil menilai tidak ada perubahan dalam direksi PLN, padahal posisi direktur utama saat ini masih dijabat oleh orang yang sama.
“Kalian habis ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini, masih mau jadi dirjen kau?” katanya.
Usai menegur, Bahlil melanjutkan paparannya, di mana dia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Kementerian ESDM untuk menghitung agar desa yang belum teraliri listrik mendapatkan fasilitas PLTS. Hal ini akan kemudian akan dibahas oleh Kementerian Keuangan.