Toronews.blog
Pada Senin (28/10/2024), Parlemen Israel secara resmi melarang Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di daerah yang diduduki, yakni Israel dan Yerusalem Timur.
Keputusan tersebut diresmikan setelah Parlemen Israel melakukan voting dalam rapat pada Senin. Dalam rapat tersebut, sebanyak 92 suara menyetujui larangan UNRWA berbanding 10 suara yang menolak larangan tersebut.
Keputusan tersebut dilakukan Israel kendati mendapatkan kecaman dari komunitas internasional.
UNRWA sendiri telah beroperasi selama tujuh dekade terakhir ini yang berkomitmen memberikan bantuan bagi wilayah Palestina dan pengungsi Palestina. Bantuan kemanusian ini telah beroperasi sejak 1 Mei 1950.
Dengan disetujui undang-undang pelarangan ini maka UNRWA harus menghentikan layanan mereka. Ahli memprediksi bahwa kebijakan ini akan berpotensi terhambatnya pekerjaan kemanusiaan di Gaza.
Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini menganggap keputusan yang diambil Israel adalah ‘preseden berbahaya’ yang akan menambah penderitaan rakyat Palestina.
"Ini adalah bagian dari kampanye yang sedang berlangsung untuk mendiskreditkan UNRWA... Rancangan undang-undang ini hanya akan memperdalam penderitaan rakyat Palestina," tulisnya di platform X.
Amerika Serikat (AS) sendiri sebagai sekutu terdekat Israel ikut mengecam keputusan tersebut dan menyatakan keprihatinan atas munculnya RUU tersebut.
RUU tersebut dinilai dapat menghalangi peran penting UNRWA dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan pada rakyat Palestina di Jalur Gaza.
Sebelumnya, Amerika juga telah melayangkan peringatan ke Israel pada 15 Oktober lalu, Washington meminta Israel agar membuka jalur bantuan ke Jalur Gaza.
AS memberi waktu 30 hari untuk memastikan meningkatnya jumlah bantuan kemanusiaan di Gaza. Jika tidak terpenuhi, AS menyebut akan mempertimbangkan untuk menahan sebagian bantuan militer ke Israel.
Tak hanya AS, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy juga mengungkapkan penyesalan dengan rencana penutupan operasi UNRWA.
Menanggapi larangan tersebut, para menteri luar negeri dari beberapa negara barat dan timur pun melontarkan kecaman atas undang-undang tersebut. Perwakilan dari Kanada, Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Republik Korea dan Inggris turut prihatin atas larangan UNRWA untuk beroperasi.
Hamas, yang menduduki Gaza, merasa larangan operasi UNRWA tersebut merupakan bentuk taktik militer negara Zionis tersebut dan jadi salah satu bentuk agresi terhadap rakyat Palestina.
Israel klaim staf UNRWA terlibat serangan 7 Oktober
Pelarangan UNRWA beroperasi di wilayah Palestina yang diduduki tersebut dilakukan Israel setelah mereka menuduh adanya keterlibatan sejumlah karyawan UNRWA dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Menurut Israel, hasil penyelidikan mereka menemukan adanya sejumlah karyawan UNRWA di Gaza terlibat dalam serangan Hamas. Namun, hingga kini, klaim Israel tersebut hanyalah praduga.
"Ada hubungan yang mendalam antara organisasi teroris (Hamas) dan UNRWA, dan Israel tidak dapat mentoleransinya,” ungkap Yuli Edelstein, anggota Parlemen Israel.
Larangan operasi UNRWA di wilayah Palestina yang diduduki tersebut rencananya akan berlaku selama tiga bulan ke depan.
UNRWA sendiri telah mengalami kehilangan dengan setidaknya 223 stafnya tewas serta banyak fasilitas yang hancur selama eskalasi konflik yang terjadi sejak Oktober 2023 lalu.