Toronews.blog
Usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029, Prabowo Subianto melantik jajaran menteri untuk membantunya di Kabinet Merah Putih. Aktivis asal Papua Natalius Pigai ditunjuknya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM).
Natalius Pigai dikenal sebagai tokoh yang kritis dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai putra daerah, dirinya aktif mengadvokasi hak-hak kelompok marginal dan terpinggirkan.
Profil Natalius Pigai
Pria kelahiran Paniai, Papua Tengah, 25 Desember 1975 itu dulunya merupakan aktivis mahasiswa di era reformasi tahun 1995–1999. Pigai lulus dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada 1999 dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.).
Selesai kuliah, Pigai langsung bekerja di pemerintahan sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga tahun 2004.
Pada tahun 2003, Pigai mengambil Pendidikan Statistika di Universitas Indonesia dan menjadi peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2005.
Pada 2006–2008, Natalius Pigai didapuk sebagai moderator dialog interaktif di TVRI yang membahas ranah politik dan pemerintahan.
Karier Pigai di pemerintahan berlanjut saat dirinya menjadi Konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias dan Tim Asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga tahun 2012.
Pada 2010–2011, Pigai melanjutkan pendidikan Kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan lulus dengan predikat terbaik.
Natalius Pigai menjadi Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2012–2017. Ia menjadi satu-satunya anggota Komnas HAM di periode tersebut yang berasal dari Papua.
Menjadi Menteri HAM
Pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Natalius Pigai sempat tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kini, Natalius Pigai menjabat sebagai Menteri HAM RI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pada hari pertamanya bertugas, Pigai langsung meminta anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya. Anggaran itu akan digunakannya untuk pembangunan di bidang hak asasi manusia sesuai dengan amanat konstitusi, antara lain berupa pemenuhan HAM, kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan.
Selain itu, Pigai juga menyampaikan ide untuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham).