Toronews.blog
Presiden RI Prabowo Subianto mengangkat mantan aktivis reformasi dan korban penculikan tahun 1998, Mugiyanto Sipin, sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham).
Kementerian HAM merupakan kementerian baru yang ada di dalam Kabinet Merah Putih (nama kabinet Prabowo-Gibran). Sebelumnya, bidang ini tergabung di dalam Kementerian Hukum dan HAM.
Mugiyanto akan membantu Menteri HAM Natalius Pigai yang juga merupakan seorang aktivis, dan bersinergi bersama Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Sebagai seorang aktivis, Mugiyanto memiliki rekam jejak yang panjang di bidang perkembangan HAM di Indonesia.
Profil Mugiyanto
Mugiyanto Sipin atau akrab dipanggil Mugi dikenal sebagai aktivis prodemokrasi yang sempat menjadi korban penculikan aktivis pada saat reformasi 1998.
Sejak muda, Mugi gigih memperjuangkan HAM di Indonesia. Saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, Mugi terlibat aktif di organisasi Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) di era tahun 1990-an.
Aktivitas Mugi di SMID membuatnya jadi incaran penculikan. Mugi pun ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Jakarta Timur oleh orang-orang yang belakangan diketahui merupakan anggota Tim Mawar Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Selama diculik, Mugi mengalami interogasi dan penyiksaan bersama rekan aktivis lainnya, Aan dan Nezar Patria. Pada 15 Maret 1998, mereka dijerat dengan Undang-Undang Anti Subversi.
Pada 6 Juni 1998, setelah Soeharto lengser dan UU Subversi ditiadakan, Mugi dan rekan-rekannya dibebaskan. Mugi kemudian ditampung oleh Munir Said Thalib dan diminta untuk berkeliling mengkampanyekan perlawanan terhadap penghilangan orang di PBB.
Selanjutnya, Mugi menjadi koresponden di stasiun televisi Belanda, NOS, dan kerap melakukan liputan terkait persoalan politik.
Setelah era Reformasi, Mugi aktif sebagai pengurus di Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) dan menjadi ketua selama 14 tahun pada periode 2000-2014.
Pada Pilpres 2014, Mugi pernah menyebut Prabowo tak pantas menjadi calon presiden Indonesia. Pasalnya, eks Komandan Kopassus itu punya banyak dosa kelam di era Reformasi dan belum diberi sanksi secara hukum.
Pada 2015–2020, Mugi bergabung dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), organisasi nonpemerintah yang fokus pada advokasi kebijakan nasional dan internasional terkait pembangunan dan demokratisasi di Indonesia. Di INFID, ia menjabat sebagai Senior Program Officer HAM dan Demokrasi.
Mugi diangkat menjadi Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) pada tahun 2023. Selama bertugas di KSP, Mugi turut terlibat aktif dalam program-program pemerintah yang terkait dengan HAM, salah satunya berupa penanganan isu pelanggaran HAM berat di Banda Aceh.
Kini, Mugiyanto ditunjuk oleh Prabowo menjadi Wakil Menteri HAM, dengan tugas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat tertanggung di pundak.