Toronews.blog
Politikus senior Fahri Hamzah dilantik sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) mendampingi Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait dalam Kabinet Merah Putih.
Nama Fahri Hamzah sudah tak asing di kancah perpolitikan Indonesia, baik sejak dirinya menjadi kader dari Partai Keadilan Sosial (PKS) hingga kini menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gelora.
Fahri Hamzah juga kenyang pengalaman sebagai anggota DPR RI dari fraksi PKS selama tiga periode yakni 2004–2009, 2009–2014, dan 2014–2019.
Fahri menempati jabatan di kementerian yang baru dibentuk di era kepemimpinan Prabowo-Gibran. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan kementerian yang khusus menangani permasalahan perumahan dan permukiman.
Pada masa kepemimpinan Joko Widodo, bidang ini tergabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Lalu, seperti apa sosok dan rekam jejak Fahri Hamzah?
Profil Fahri Hamzah
Fahri Hamzah merupakan politikus Indonesia kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 10 November 2024.
Fahri pernah berkuliah di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) pada tahun 1990–1992. Namun, ia tidak menyelesaikan kuliahnya di Unram dan memutuskan untuk masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) pada 1992.
Saat berkuliah di UI, Fahri aktif berkegiatan di berbagai organisasi intra dan ekstra kampus. Nama Fahri mulai dikenal luas dan muncul dalam pemberitaan nasional usai dirinya turut mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Fahri sempat menjadi ketua di organisasi mahasiswa yang didirikannya ini pada periode 1998–1999.
Fahri juga dikenal sebagai aktivis pada era Reformasi tahun 1998. Bersama KAMMI, Fahri turut serta mengorganisasi gerakan-gerakan melawan rezim Orde Baru.
Karier politik
Pada 1999, Fahri Hamzah bekerja sebagai staf ahli di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI hingga tahun 2002. Saat itu, ia aktif terlibat dalam diskusi-diskusi terkait Amandemen UUD 1945.
Dua tahun setelahnya, Fahri terjun ke dunia politik praktis dengan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Fahri terpilih menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan bertugas di Komisi III, membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Fahri sempat menjadi wakil ketua di Komisi III DPR RI pada periode ini.
Pada pemilu tahun 2009 dan 2014, Fahri kembali terpilih menjadi anggota DPR RI dari fraksi PKS. Selama di DPR, Fahri pernah bertugas di Komisi III, Komisi VI, dan Komisi VIII
Fahri sempat menjadi sorotan publik di tahun 2011 gara-gara melontarkan sejumlah kritik pedas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Fahri, KPK lebih baik dibubarkan karena ia tak percaya dengan keberadaan institusi superbody dalam demokrasi.
Pada tahun yang sama, Fahri Hamzah menjadi anggota Badan Kehormatan DPR yang turut berkontribusi dalam membangun sistem untuk meningkatkan kedisiplinan, kinerja, dan implementasi kode etik DPR.
Pada periode terakhirnya di DPR, Fahri dipercaya untuk menjadi Wakil Ketua DPR RI. Fahri sempat terlibat konflik dengan partainya yang menginginkan ia untuk mundur dari posisi Wakil Ketua DPR. Namun, Fahri tak memenuhi permintaan tersebut. PKS akhirnya memecat Fahri pada 4 April 2016.
Fahri Hamzah kemudian mendirikan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia pada 28 Oktober 2019 bersama eks Presiden PKS Anis Matta.