Toronews.blog
Nama Yusril Ihza Mahendra jadi sorotan pada hari pertama ia menjabat Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan karena pernyataannya tentang tragedi 1998.
Mengenai tragedi 1998 tersebut, Yusril menyatakan bahwa peristiwa tersebut tak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Ia menyebut tak ada genosida dan pembantaian etnis yang terjadi di tahun tersebut.
“Pelanggaran HAM berat itu kan genosida, ethnic cleansing, mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal kemerdekaan,” tutur Yusril saat ditemui wartawan di Istana Negara, Senin (21/10/2024), dilansir dari Kompas.com.
Sehari sebelum memberikan pernyataan tersebut, Yusril juga memberikan pernyataan bahwa pemerintah harusnya fokus pada yang terjadi di masa depan, alih-alih masa lalu.
“Jangan kita terus melihat ke masa yang lalu. Apalagi masa lalu itu sudah susah sekali untuk kita ungkap, mungkin karena bukti-buktinya sudah tidak ada, atau peristiwa itu sudah lama sekali,” ungkapnya pada malam sebelumnya, Minggu (20/10).
Pernyataan-pernyataan Yusril tersebut menyulut kemarahan publik. Banyak media yang mengecam pernyataan Yusril terkait tragedi 1998 yang jelas-jelas memakan banyak korban jiwa. Lalu, siapakah Yusril Ihza Mahendra dan bagaimana karier berpolitiknya hingga ditetapkan menjadi salah satu menteri Kabinet Merah Putih?
Profil Yusril Ihza Mahendra
Yusril merupakan pria kelahiran Belitung Timur, ia lahir di sana pada 5 Februari 1956.
Meskipun kini dikenal sebagai politikus, Yusril terlebih dahulu meniti karier sebagai akademisi, yakni sebagai staf pengajar Universitas Indonesia ia tercatat pernah mengajar sejumlah mata kuliah seperti, Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum.
Universitas Indonesia sendiri merupakan institusi pendidikan tinggi yang memberikan Yusril gelar sarjana di bidang filsafat pada 1983.
Universitas yang terletak di Depok, Jawa Barat tersebut juga jadi tempat Yusril mengenyam pendidikan lanjutan di bidang hukum dan ilmu Islam setelah selesai mendapat gelar di bidang filsafat.
Karier Yusril sebagai akademisi terbuka dari UI. Setelah merampungkan studinya di UI, ia kemudian melanjutkan studi di University of Punjab di Lahore, Pakistan. Di Pakistan tersebut, ia berhasil meraih gelar Master of Science di bidang filsafat.
Setelah menyelesaikan studinya di Pakistan, ia kemudian mendapatkan gelar doktoral dalam bidang ilmu politik dari Universiti Sains Malaysia pada 1993.
Gelar S3 yang didapatkan Yusril tersebut kemudian membuatnya dikukuhkan menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia pada 1998.
Pengukuhan Yusril sebagai guru besar tersebut terjadi dalam momen yang sama dengan awal kariernya di bidang politik.
Karier politik Yusril Ihza Mahendra
Meskipun Yusril aktif berpolitik praktis sejak 1998, namun kedekatannya dengan istana dimulai sejak 1996, yakni ketika ia bekerja di Sekretariat Negara di penghujung masa jabatan Presiden Soeharto.
Di sana, Yusril bertugas sebagai penulis naskah pidato presiden, suatu pekerjaan yang terus ia lakukan hingga masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketika Reformasi 1998 menghendaki Soeharto turun dari jabatan presiden, Yusril merupakan salah satu tokoh yang menyarankan Jenderal TNI tersebut untuk mundur secara terhormat.
Setelah Orde Baru tumbang, Yusril kemudian mencoba peruntungannya dalam politik praktis. Pada 26 Juli 1998, Yusril dideklarasikan sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB), sebuah partai Islam baru yang terbentuk pasca tumbangnya Soeharto.
Yusril tercatat tiga kali terpilih sebagai ketua umum partai tersebut, yakni pada 1998-2005, 2015-2020, dan 2020-2024.
Pada Pemilu 1999, sebagai partai baru, PBB berhasil meraih kursi di parlemen, nama Yusril kemudian masuk dalam daftar anggota DPR dari PBB kala itu.
Akan tetapi jabatannya sebagai anggota DPR tersebut tak bertahan lama, karena sesaat setelahnya ia dipanggil Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia.
Ketika Gus Dur lengser dan digantikan Megawati Soekarnoputri, Yusril tetap dipilih sebagai menteri, yakni sebagai Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia di era Megawati.
Ketika masa jabatan Megawati usai dan Susilo Bambang Yudhoyono terpilih dalam Pemilu 2004, nama Yusril kembali masuk daftar menteri pilihan presiden. Kala itu, SBY menempatkan Yusril sebagai Menteri Sekretaris Negara.
Dalam Pemilu 2024 lalu, Yusril menjadi salah satu tokoh yang berada dalam gerbong gemuk pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketika Prabowo-Gibran dinyatakan memenangkan Pemilu dan hasilnya disengketakan di Mahkamah Konstitusi, Yusril merupakan ketua tim hukum yang mewakili Prabowo Subianto dan putra sulung mantan presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.