Toronews.blog
Kasus penangkapan 11 tersangka dalam jaringan judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Bekasi mengungkap ironi pahit bahwa individu-individu yang harusnya menjadi garda depan pemberantasan situs judi online justru malah terlibat sebagai pelindung.
Dalam operasi ini, 10 dari 11 tersangka ternyata merupakan pegawai dan staf ahli Komdigi, pihak yang sebenarnya berwenang melakukan pemeriksaan dan pemblokiran situs-situs judi online.
"Ini 11 orang, beberapa orang di antaranya adalah pegawai Komdigi, termasuk staf-staf ahli," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi dikutip Antara usai dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (1/10/2024).
"Ada 10 (pegawai Komdigi)," ujarnya.
Modus dan Keuntungan Pelaku
Ade Ary menjelaskan para pegawai Komdigi ini memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memblokir situs judi online. Namun, alih-alih menjalankan tugas tersebut, mereka diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs-situs judi tertentu yang mereka kenal.
Kombes Polisi Wira Satya Triputra, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, mengungkapkan bahwa mereka menerima keuntungan sebesar Rp8,5 juta untuk setiap situs judi yang dilindungi. Salah satu tersangka bahkan mengakui bahwa dirinya menjaga sekitar 1.000 situs agar tidak terblokir.
"Dibina seribu situs. Dijaga supaya nggak keblokir," ujar seorang pegawai Komdigi yang masih dirahasiakan identitasnya saat ditanya Wira di lokasi kejadian.
Praktik ini tidak hanya menunjukkan penyimpangan dari tugas, tetapi juga menegaskan adanya sistem terselubung yang melibatkan banyak aktor di dalam kementerian.
Tak hanya itu, para pelaku juga mempekerjakan sejumlah pegawai sebagai admin dan operator dengan upah bulanan Rp5 juta, dan mereka bekerja mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB setiap harinya, di kantor satelit yang didirikan tanpa sepengetahuan atasan di Kementerian Komdigi. Operasi ini, yang berlokasi di sebuah ruko di Bekasi, menunjukkan tingkat profesionalisme dan pengaturan sistematis untuk mendukung keberlangsungan situs-situs ilegal tersebut.
Penggeledahan di Kantor Komdigi
Setelah penggerbekan di Bekasi, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggeledah kantor Komdigi.
"Iya benar ada penggeledahan di kantor Komdigi," kata Ade Ary di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, penggeledahan dipimpin oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Wira Satya Triputra, Wadirreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Aldi Subartono. Ade Ary menjelaskan penggeledahan ini, polisi turut menghadirkan empat orang tersangka. Namun, dia tidak menjabarkan identitas para tersangka yang dihadirkan tersebut.
"Penggeledahan tersebut dilakukan di lantai dua, tiga dan delapan kantor itu," katanya.
Dia juga menjelaskan pada penggeledahan tersebut, penyidik telah membawa dan menyiapkan sejumlah kontainer untuk nantinya membawa barang bukti yang disita dari kantor Kementerian Komdigi.
"Penyitaan beberapa laptop pribadi, beberapa dokumen dan komputer juga dari para tersangka, termasuk pendalaman proses bagaimana tersangka memfilter seluruh web, kemudian diverifikasi dan selanjutnya diblokir, " kata Ade Ary.
Prabowo Dukung Komdigi Berantas Judi Online
Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengaku terkejut dengan penangkapan pegawainya di tengah capaian positif lembaga dalam memberantas judi online.
"Kami, trennya sebetulnya positif dalam 20 hari sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik," ungkap Meutya setelah melaporkan kasus ini kepada Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dalam laporan tersebut, Meutya menyampaikan bahwa Komdigi telah menutup 187 ribu situs judi online dalam 10 hari terakhir.
"Kalau kita kali 10 saja dalam kurang lebih tiga bulanan, mudah-mudahan bisa menangani lebih dari 1,8 juta hingga dua juta situs. Kami akan tingkatkan terus," ujarnya optimis.
Menanggapi penangkapan ini, Meutya berkomitmen untuk menutup celah agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang, termasuk dengan memperkuat tenaga pengawas operator digital dan membangun semangat nasionalisme di kalangan pegawai. Ia juga membuka akses bagi kepolisian untuk melanjutkan penyidikan di berbagai divisi Kemenkomdigi.
"Termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Kemenkomdigi. Bagi kami ini upaya bersih-bersih agar kantor kami dapat menjalankan tugas sesuai amanat Presiden dengan baik," jelasnya.
Meutya juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh Polri dan Kemenkomdigi dalam memerangi praktik judi online yang melibatkan pegawai pemerintah.
"Presiden menyampaikan bahwa langkah-langkah yang sudah diambil benar, dan harus diteruskan," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Meutya juga menginstruksikan seluruh pejabat dan PNS di Kemenkomdigi untuk bekerja sama dengan kepolisian dalam penyidikan yang sedang berlangsung.
"Instruksi ini bertujuan untuk membantu polisi menemukan anggota lain dari Kemenkomdigi yang mungkin perlu diperiksa lebih lanjut," katanya.
Sebagai langkah pencegahan, Meutya menambah jumlah tenaga pengawas ruang digital untuk memantau kinerja para operator dalam menangani situs judi online. Ia juga menguatkan semangat nasionalisme melalui apel rutin tiga kali sehari di lingkungan Kemenkomdigi, di mana setiap pergantian shift, pegawai diwajibkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
"Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan semangat moral teman-teman dan mengingatkan kita semua akan komitmen terhadap NKRI, seperti yang selalu diingatkan oleh Presiden," tutupnya.
Pentingnya Menangkap Bandar
Penangkapan para oknum pegawai Komdigi tentu saja sebuah langkah maju. Namun, ini harusnya adalah awal dari investigasi yang lebih besar. Aktor utama yang seharusnya menjadi fokus penangkapan ialah para bandar—mereka yang mengatur, mendanai, dan menjalankan skema jaringan judi online ini, termasuk membayar para pegawai untuk melindungi bisnis ilegal mereka.
Para bandar ini bukan hanya pemodal; mereka adalah dalang yang mengendalikan operasi serta merekrut tenaga kerja untuk mempertahankan jaringan judi online dari berbagai upaya pemberantasan.
Menangkap bandar bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga tentang melindungi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selama para bandar tetap bebas, mereka dapat dengan mudah merekrut pegawai baru, mengatur jaringan perlindungan yang serupa, dan memulihkan operasi judi mereka dalam waktu singkat. Jika aktor utama ini tidak dihentikan, sistem korupsi dan perlindungan yang mereka ciptakan akan terus berlanjut, melemahkan institusi yang seharusnya melindungi ruang digital dari praktik ilegal.
Kritik untuk Langkah Pencegahan ke Depan
Apabila Komdigi dan aparat penegak hukum benar-benar ingin mengamankan ruang digital dari ancaman judi ilegal, mereka perlu melakukan investigasi menyeluruh hingga ke akar masalahnya. Penangkapan bandar bukan hanya sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya melindungi kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah dan institusinya.
Selain itu, penangkapan ini seharusnya menjadi pengingat bagi Komdigi untuk memperkuat pengawasan internal serta memastikan bahwa pengendalian situs-situs berbahaya tidak diserahkan kepada tangan-tangan yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan. Hanya dengan menangkap para bandar dan pemodal utama, kita bisa benar-benar menutup celah bagi oknum pegawai yang ingin mengambil keuntungan dari kewenangan yang seharusnya melindungi masyarakat, bukan melindungi bisnis ilegal.
