Toronews.blog
Akhirnya, Indonesia menyatakan keinginannya bergabung dengan organisasi kerja sama ekonomi BRICS. Blok ekonomi ini beranggotakan negara-negara berkembang yang namanya diambil dari inisial negara inisiator, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
Selama ini Indonesia telah aktif menjadi bagian dari G20, sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, seperti AS, China, Inggris, Korea Selatan, Perancis, dan juga Kanada.
Jokowi sendiri pada tahun 2023 sempat mendapat tawaran bergabung BRICS, tetapi Presiden RI ke-7 tersebut menundanya untuk dapat mengkaji lebih dalam manfaatnya. Dia tak ingin tergesa-gesa memutuskannya.
Selain itu, pada masa itu Indonesia masih berprinsip pada kekuatan penyeimbang dalam neologisme MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) sebagai anggota G20.
Hal terkait penawaran bergabung dengan BRICS itu dibenarkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi.
"Indonesia dulu pernah ditawari untuk masuk, untuk nambah satu lagi I kan. Tapi kan kita memang posisinya seperti di G20, kita kan middle power, di tengah. Makanya ada istilah MIKTA itu adalah menjaga itu," ujar Edi saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/10/2024).
Alasan Indonesia ingin bergabung BRICS
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10/2024). Dalam forum internasional tersebut dia menyatakan alasan Indonesia ingin bergabung BRICS. Secara resmi, dia menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS demi mengejawantahkan politik luar negeri nasional yang didasari nilai bebas aktif.
“(Bergabungnya RI ke BRICS) bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum,” tegas Sugiono, dikutip dari Kantor berita Antara.Dia berpendapat bahwa negara-negara berkembang memerlukan wadah untuk menciptakan kebijakan dan negara-negara maju harus memenuhi komitmen mereka. Sehingga Sugiono merasa BRICS sejalan dengan semangat pembangunan negara-negara berkembang.
Ia juga berharap keberadaan BRICS dapat mempererat kemitraan negara-negara selatan dunia agar menikmati pembangunan dan kesejahteraan.
“Semua dilakukan di tataran multilateral yang inklusif,” terang Sugiono, dikutip dari Kompas.id.
Indonesia sendiri memandang blok ekonomi BRICS sebagai wahana yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama negara-negara Selatan Global (Global South).
Ditemui oleh wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/10/2024), Edi menegaskan maksud dari pemerintahan RI sekarang memutuskan untuk bergabung dengan BRICS.
"Supaya kita itu selalu bisa menjadi connectors, bisa menjadi jembatan antara semua blok," tegas Edi.
Pemerintahan Presiden Prabowo menganut prinsip non-blok yang telah sesuai dengan alinea keempat pembukaan UUD 1945 serta UU Nomor 37 Tahun 1999 yang menekankan pada pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif.
Edi juga menegaskan hal yang menjadi landasan ekonomi terbuka Indonesia pada masa sekarang, yakni untuk aktif dan terbuka secara bebas di dalam berbagai blok agar mendapat manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
"Karena tadi saya katakan ekonomi kita terbuka dan kita berpegang pada kebijakan yang sudah mengakar bahwa kita harus bebas. Bebas tidak berarti netral. Bebas artinya kita bisa memilih siapapun yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan domestik," terang Edi.
Meski begitu, perhitungan terhadap manfaat apa saja yang bisa dicapai setelah bergabung dengan BRICS belum benar-benar tuntas, khususnya dari sisi ekonomi.
Namun, diyakini bahwa keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum dunia akan memperluas peluang Indonesia untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dari sisi ekspor dan kemungkinan menyerap sebanyak-banyak investasi untuk mewujudkan pertumbuhan target ekonomi hingga 8% yang telah Prabowo canangkan.
"Karena kalau di ekonomi, kita bagaimana meningkatkan perdagangan dan investasi, supaya kita bisa menaikkan target pertumbuhan kita, apalagi sampai 8%," tegas Edi.
Tiga langkah konkret yang perlu dilakukan
Ada tiga langkah konkret yang sebaiknya dilakukan agar kerja sama antara BRICS dan negara Selatan Global menjadi lebih kuat.
Pertama, perlu ditegakkannya hak atas pembangunan secara berkelanjutan supaya negara-negara maju memenuhi komitmen mereka pada negara berkembang.
Kedua, dukungan reformasi sistem multilateral supaya lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas sekarang ini. Di sini, institusi internasional juga harus diperkuat dengan sumber daya yang memadai.
Terakhir, Indonesia perlu menjadi perekat dalam usaha mendorong BRICS agar memperkuat solidaritas antara negara-negara berkembang.
Semua ini selaras dengan program pemerintahan Prabowo, yakni ketahanan panan dan energi, pemberantasan kemiskinan, serta memajukan sumber daya manusia.