Toronews.blog
Aksi unjuk rasa berskala besar berlangsung di Seoul, tepatnya di Yeouido, pada hari Sabtu (7/12/2024). Lokasi ini menjadi titik kumpul para demonstran menjelang pemungutan suara mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol akibat keributan yang disebabkan pengumuman darurat militer yang dia umumkan Selasa lalu (3/12/2024).
Kerumunan besar terdiri dari beragam kelompok masyarakat, termasuk serikat buruh, organisasi mahasiswa, serta warga sipil yang merasa terpengaruh oleh situasi politik yang semakin memburuk.
Pihak aparat keamanan merespons dengan mengerahkan ratusan petugas untuk menjaga ketertiban. Mereka berfokus pada pengaturan lalu lintas dan memastikan tidak ada insiden yang merugikan selama aksi unjuk rasa. Aparat kepolisian menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk menjaga keamanan dan berkomunikasi dengan penyelenggara aksi untuk mengurangi ketidaknyamanan bagi warga.
Tuntutan pemakzulan Presiden Yoon mengemuka setelah deklarasi darurat militer yang ia lakukan secara mendadak. Banyak pihak menilai langkah tersebut tidak hanya inkonstitusional tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas politik dan sosial di Korea Selatan.
Akibat kekacauan tersebut, beberapa jam sebelum pemungutan suara pemakzulannya, Yoon menyampaikan permintaan maafnya.
Namun, tanggapan keras datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU), payung serikat buruh di Korea selatan yang selama ini dengan keras menyerukan pemakzulan dan penanggapan "segera" Yoon, yang menyatakan bahwa permintaan maaf Yoon tidak cukup untuk menutupi apa yang mereka sebut sebagai pengkhianatan terhadap demokrasi.
"Permintaan maaf tidak dapat menutupi pengkhianatan," tekan KCTU, dikutip dari Antaranews.
Pasca-pernyataan tersebut, para demonstran tetap melanjutkan aksi, menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Yoon telah menurun drastis. Beberapa anggota parlemen dari partai oposisi juga mengekspresikan kekecewaan terhadap sikap Yoon, dengan menyatakan bahwa permintaan maafnya hanya merupakan upaya untuk menghindari pemakzulan.
Kelompok hukum, termasuk Asosiasi Pengacara Korea, juga mendukung tuntutan pemecatan Presiden Yoon. Mereka menganggap deklarasi tersebut sebagai pelanggaran terhadap tatanan konstitusi dan mendesak agar tindakan tegas diambil. Selain itu, berbagai organisasi masyarakat dari wilayah lain, seperti Gwangju dan Busan, turut menyusul ke Seoul untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka.
Dalam persiapan untuk menjaga keamanan selama aksi unjuk rasa, polisi menerapkan strategi penanganan yang hati-hati. Mereka mengerahkan ratusan petugas keamanan dan menyiapkan rute untuk menghindari kemacetan di responsif terhadap aksi. Seorang pejabat polisi menegaskan pentingnya komunikasi dengan penyelenggara untuk memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat.
Meskipun situasinya sangat sensitif, pihak kepolisian berkomitmen untuk melaksanakan tugas dengan baik. Dalam upaya menjaga ketertiban, mereka berusaha meminimalkan ketidaknyamanan yang mungkin terjadi bagi warga yang tidak terlibat dalam demonstrasi.
"Meskipun ini adalah situasi yang sangat sensitif dan menantang, kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan," terang seorang pejabat polisi.
"Kami akan berkomunikasi dengan penyelenggara untuk meminimalkan ketidaknyamanan kepada warga negara lainnya." tambahnya.
Di tengah semua kekacauan ini, masyarakat Korsel yang mengamati aksi ini berharap agar tuntutan mereka didengar dan dibahas secara serius oleh para pemimpin politik negara.