Toronews.blog
Hasil survei terbaru dari Populix yang dirilis pada Rabu (20/11/2024) menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung mewajarkan politik dinasti.
Berdasarkan rilisan pers Populix, survei tersebut melibatkan 962 responden yang didominasi oleh Gen Z dan Milenial.
Setelah disurvei, sekitar 65% dari responden ternyata menganggap praktik politik dinasti sebagai sesuatu yang dapat diterima.
Selain itu, lebih dari 21% responden mengklaim bisa menerima keberadaan politik dinasti tanpa masalah meskipun praktik politik dinasti melanggar prinsip demokrasi dan mengancam desentralisasi kekuasaan.
Hanya sekitar 10% dari responden yang menolak dengan tegas praktik dinasti politik.
Berdasarkan penjelasan Manajer Riset Sosial Populix, Nazmi Haddyat Tamara, mayoritas responden yang mewajarkan politik dinasti beralasan bahwa selama kandidat memiliki kompetensi yang baik, mereka tidak keberatan.
Sebanyak 74% responden menyampaikan bahwa kompetensi menjadi pertimbangan utama mereka, sedangkan 54% merasa bahwa pemilihan umum yang berlangsung secara langsung meningkatkan legitimasi keberadaan politik dinasti.
Di sisi lain, lebih dari sepertiga responden percaya bahwa keberlanjutan dinasti politik dapat memastikan keberlanjutan kebijakan dari periode sebelumnya.
Lebih menolak politik uang
Bertolak belakang dari topik politik dinasti, hasil survei menunjukkan masyarakat lebih tak suka dengan politik uang.
Pada topik ini, hanya 35% responden yang menganggapnya dapat diterima. Sebagian besar, yaitu 65%, dengan tegas menolak praktik ini.
Lebih jauh lagi, 77% dari responden yang menolak politik uang mengungkapkan kesiapan untuk melaporkan pelanggaran ini kepada lembaga yang berwenang.
Hasil survei juga menunjukkan jika praktik jual-beli suara masih terjadi secara luas.
Hal tersebut ditunjukkan dengan sekitar 50% responden mengaku pernah ditawari uang atau hadiah menjelang pemilihan.
Menariknya, hasil survei tentang politik uang menunjukkan jika praktik suap demi mendapat suara dalam Pemilu ternyata menyasar semua kalangan masyarkat, membantah anggapan umum jika politik uang menyaras kalangan ekonomi rendah.
Data survei tersebut menunjukkan bahwa 47% dari kalangan punya pengalaman ditawari uang untuk memilih salah satu calon pejabat dalam Pemilu.
Sementara itu, dari pengakuan para responden, tim sukses dari kampanye menjadi agen yang paling sering terlibat dalam praktik politik uang.
Selain tim sukses, terdapat pula pengurus partai politik serta individu seperti teman, tetangga, dan ketua RT atau RW juga berperan sebagai perantara dalam transaksi suap ini.