Toronews.blog
Usai parlemen Korea Setalan resmi memutuskan pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol pada Sabtu (14/12/2024), kasus Yoon kini dibawa ke Mahkamah Konstitusi Korea Selatan untuk pengujian hukum lebih lanjut.
Melansir AP, prosedur hukum di MK ini diperkirakan akan berlangsung lama, mengingat pentingnya dan kompleksitas kasus tersebut.
Mahkamah diberi waktu hingga 180 hari untuk memutuskan apakah Yoon akan diberhentikan sebagai presiden atau justru mengembalikan kekuasaannya.
Selama proses hukum berlangsung, pemerintahan Korsel akan dipimpin oleh Perdana Menteri Han Duck-soo sebagai penjabat presiden.
Di Korea, sistem kekuasaan politik negeri ginseng tersebut terpusat pada presiden, namun perdana menteri akan jadi pengganti jika sang presiden tak dapat melanjutkan pemerintahan di tengah masa jabatannya.
Sebelumnya, pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol resmi dimulai setelah pemungutan suara di Majelis Nasional Korea Selatan, pada Sabtu. Dalam pemungutan suara tersebut, terdapat 204 anggota dewan yang mendukung pemakzulan, 85 menolak, 3 abstain, dan 8 suara dinyatakan tidak sah.
Alasan utama di balik pemakzulan ini adalah tindakan Yoon yang mengumumkan keadaan darurat militer pada tanggal 3 Desember lalu, akibat frustrasi terhadap penolakan dari oposisi dalam menjalankan agenda politiknya.
Yoon dituduh mencoba menutup Majelis Nasional dengan bantuan militer, yang dianggap masyarakat sebagai ancaman terhadap demokrasi dan integritas lembaga legislatif.
Pengumuman darurat tersebut terjadi hanya selama enam jam, namun telah menciptakan kegaduhan yang meluas di kalangan masyarakat.
Ketua Majelis Nasional Korea Woo Won Shik, menyebut keputusan atas pemakzulan Yoon merupakan hasil dari dorongan "keinginan kuat rakyat untuk demokrasi, keberanian, dan dedikasi."
Ketika keputusan diresmikan, aksi protes telah berlangsung di berbagai kota, terutama di depan Majelis Nasional, di mana warga menuntut pertanggungjawaban Yoon atas tindakan yang dianggap melanggar konstitusi.
Di depan Majelis Nasional, raturan ribu pengunjuk rasa bersorak sambil mengacungkan lightstick K-pop ketika putusan pemakzulan diambil.
"Pemakzulan telah dilakukan sesuai tuntutan rakyat dan saya berharap keputusan memecat Yoon Suk Yeol akan segera diambil," tutur Kim Su Bong seorang pengunjuk rasa, dikutip dari AP.
Han Duck-soo pimpin transisi
Selama pemakzulan Yoon diproses, penjabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo menyatakan jika fokus pemerintah kini adalah mengembalikan kondisi politik yang kondusif.
Melalui pernyataan publik yang disiarkan televisi, Han memerintahkan militer bersiaga guna mencegah provokasi Korea Utara.
Ia juga meminta menteri luar negeri Korea Selatan untuk memberi tahu negara lain bahwa kebijakan luar negeri Korsel tidak berubah kendati situasi politik dalam negeri masih belum kondusif.
"Saya sungguh meminta ini kepada para pegawai negeri. Saat ini, kita memiliki tugas penting untuk memastikan operasi urusan negara yang normal dan stabil," tutur Han Duck-soo.