Toronews.blog
Effendi Simbolon tengah menjadi pembicaraan publik saat kader PDIP tersebut menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil dan Suswono dalam Pilkada Jakarta 2024.
Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Effendi tampak hadir dan secara simbolis menunjukkan dukungannya terhadap pasangan tersebut. Hal ini cukup mengejutkan, mengingat PDIP telah mengusung Pramono Anung-Rano Karno sebagai kandidat mereka.
Respons dari partai juga tidak kalah menarik. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengekspresikan kekecewaannya melihat salah satu kadernya mengambil langkah yang berlawanan dengan keputusan partai.
Ia mengemukakan bahwa upaya seperti yang dilakukan oleh Effendi tidak akan memengaruhi elektabilitas dari kandidat yang didukung oleh partai. Menurut Said, pengaruh Effendi sangat terbatas, sehingga PDIP tetap fokus untuk memenangkan pasangan resmi mereka meskipun ada kader yang membelot.
Tidak hanya itu indakan pembelotan ini menuai kritik juga dari kalangan internal PDIP, dengan beberapa anggota partai mulai mempertanyakan loyalitas Effendi. Kritikan ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap tindakan seorang kader yang dianggap seharusnya mendukung calon yang diusung oleh partai.
Dalam situasi ini, Effendi dianggap tidak mendukung keputusan kolektif partai, dan hal ini berpotensi menimbulkan efek domino di kalangan kader lainnya.
Profil Effendi Simbolon
Effendi Simbolon lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia merupakan individu yang berkomitmen pada pendidikan dan pengembangan diri, terlihat dari perjalanan pendidikannya yang cukup mencolok.
Setelah menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Cendrawasih Banjarbaru dan berpindah ke Jakarta, ia melanjutkan ke SMP Negeri 41 dan SMA Negeri 3 Jakarta.
Effendi kemudian menyelesaikan gelar S-1 dalam Manajemen Perusahaan di Universitas Jayabaya pada tahun 1988 dan berlanjut meraih gelar S-2 dalam Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran pada tahun 2013, serta gelar S-3 dalam Hubungan Internasional di universitas yang sama pada tahun 2015.
Karirnya dalam bidang politik diawali dengan menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sejak tahun 2004, di mana ia telah terpilih selama empat periode.
Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII yang bertugas di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Selama karirnya, Effendi dikenal sebagai sosok yang aktif dalam berbagai isu di DPR, terutama yang berhubungan dengan riset, teknologi, dan lingkungan hidup.
Sejak bergabung dengan DPR RI, Effendi Simbolon menunjukkan dedikasinya terhadap advokasi berbagai isu penting. Dengan pengalaman sebagai anggota Komisi I DPR RI yang berkaitan dengan bidang pertahanan dan luar negeri, ia berperan aktif dalam menggagas regulasi yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia.
Peran ini memberikan wawasan yang luas terhadap dinamika politik di dalam dan luar negeri, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi stabilitas domestik.
Di internal partai, Effendi Simbolon dikenal sebagai kader yang berpengalaman dengan pengabdian yang cukup panjang. Ia menjabat dalam beberapa posisi penting, termasuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Sumber Daya dan Dana PDIP.
Meskipun sempat diusung sebagai kandidat untuk posisi Sekretaris Jenderal PDIP, keterlibatannya dalam partai menjadi sorotan seiring dengan tindakan-tindakan politik yang diambilnya yang belakangan ini semakin tercecer dari garis perjuangan partai.
Pengaruh Dukungan Effendi Simbolon Terhadap RK
Meskipun dukungan Effendi Simbolon telah menuai kritik, banyak pengamat politik percaya bahwa posisinya dapat memberikan dampak. Pengaruhnya terhadap pemilih muda dan kalangan yang lebih progresif bisa membuka jalan bagi kampanye Ridwan Kamil.
Dengan keterlibatan lebih jauh dalam kampanye, Effendi dapat menarik perhatian lebih banyak suara dari kalangan pemilih yang sebelumnya tidak terlalu tertarik dengan pilihan utama PDIP.
Status keanggotaan Effendi Simbolon di PDIP kini menjadi bahan diskusi. Banyak yang mempertanyakan apakah dukungannya untuk Ridwan Kamil akan memengaruhi posisinya di partai.
Ada kemungkinan bahwa tindakan ini bisa berujung pada sanksi atau bahkan pemecatan dari PDIP, tergantung pada hasil dari Pilkada Jakarta dan bagaimana sikap pengurus partai terhadap dukungan yang diberikan.