Toronews.blog
Kementerian Kehakiman Korea Selatan baru-baru ini mengumumkan pencekalan perjalanan Presiden Yoon Suk Yeol ke luar negeri akibat penyelidikan yang sedang berlangsung.
Pencekalan ini dilaksanakan setelah permintaan dari Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi (CIO), yang secara khusus berfokus pada dugaan pengkhianatan yang melibatkan presiden.
Menurut konstitusi Korsel, kekebalan hukum yang diperoleh seorang presiden tidak berlaku jika berkenaan dengan tuduhan pengkhianatan.
Pencekalan tersebut menandakan pengawasan yang ketat terhadap presiden yang mengalami ketidakpastian politik, terutama setelah upaya pemberlakuan dekret militer yang gagal.
Pemimpin Korea Selatan Yoon Suk Yeol sebelumnya mengeluarkan pernyataan darurat militer yang berlangsung hanya selama enam jam, sebelum akhirnya dicabut sebagai respons terhadap penolakan dari anggota parlemen.
Upaya tersebut memicu protes besar-besaran di seluruh negara, di mana ribuan warga mengklaim bahwa tindakan tersebut berpotensi merusak demokrasi dan membahayakan stabilitas politik.
Reaksi publik terhadap keputusan Yoon sangat menguat, dengan banyak yang menyerukan pengunduran dirinya.
Situasi ini membuat menteri pertahanan, Kim Yong-hyun, terpaksa mengundurkan diri setelah disinyalir berperan besar dalam penguasaan militer yang direncanakan oleh Yoon.
Mantan Menhan Koresel tersebut juga telah ditangkap pada Minggu (8/12/2024), setelah sebelumnya juga dicekal.
Penyelidikan korupsi dan impeachment
Saat ini, Yoon Suk Yeol tengah menjadi subjek investigasi kriminal terkait upaya pembentukan darurat militer, dengan lembaga penegak hukum yang merampungkan penyelidikan untuk menentukan tindakan lebih lanjut.
Partai oposisi utama, Partai Demokrat, merencanakan pemakzulan baru setelah mosi yang dilakukan pada Sabtu (7/12) gagal lolos di sidang parlemen.
Kegagalan mosi pemakzulan pada Sabtu lalu terjadi lantaran Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang mendukung presiden memboikot proses voting.
Sebelum sidang parlemen pada Sabtu dilakukan, Presiden Yoon untuk pertama kalinya tampil di hadapan publik melalui siaran televisi.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan permohonan maaf karena telah membuat kebijakan yang mengagetkan publik Korea Selatan.