Toronews.blog
Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang merupakan partai penguasa di Korea Selatan telah memutuskan untuk memboikot pemungutan suara terkait mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol.
Aksi boikot yang terjadi disebabkan dua pertiga suara dari total 300 anggota parlemen tidak memberi dukungan. Pemungutan suara masih dapat dilakukan tetapi tanpa jumlah anggota parlemen tersebut maka hasil pemungutan suara tidak cukup.
Alasan di balik pemboikotan ini dilakukan PPP guna mencegah pembelotan anggot mereka karena pemungutan suara ini dilakukan dengan suara anonim.
Meski begitu, pemungutan yang gagal dilakukan hari ini dapat dilakukan lagi pada Rabu depan (11/12/2024).
Pemboikotan ini dilakukan oleh para anggota PPP dengan meninggalkan ruang sidang setelah memberi suara untuk rancangan undang-undang penyelidikan oleh jaksa khusus atas tuduhan korupsi yang dilontarkan pada ibu negara Kim Keon Hee.
PPP selaku partai yang berkuasa memiliki anggota sebanyak 108 orang. Dalam sidang ini 107 orang telah meninggalkan ruangan tempat pemungutan suara dilaksanakan.
Sosok dari PPP yang tetap tinggal di dalam ruangan adalah Ahn Cheol-soo. Ahn pernah mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2012, 2017, dan 2022. Dia pun berkali-kali menegaskan bahwa dia akan memilih cara pemakzulan jika presiden tidak secara sukarela mengundurkan diri.
Tak lama kemudian, anggota PPP Kim Ye-ji terlihat kembali ke dalam ruangan persidangan guna memberikan suaranya atas usulan pemakzulan presiden.
Tak hanya Ahn dan Kim, seorang anggota PPP juga kembali ke ruang sidang. Hingga tercatat tiga orang anggota PPP yang hadir dalam rapat mosi pemakzulan presiden. Kehadiran mereka jelas diberi sambutan meriah oleh anggota parlemen oposisi. Seperti yang diketahui, koalisi partai oposisi hanya membutuhan delapan anggota partai Yoon agar pemakzulan presiden bisa terjadi.
Puluhan ribu demonstran yang berdiri di luar gedung parlemenn mencoba menghalangi jalan keluar anggota parlemen yang walk out dari sidang dengan meneriakkan kata "pengkhianat".
Di sisi lain, PPP memang menegaskan bahwa mereka tidak mendukung mosi pemakzulan Yoon. Akan tetapi, Jumat lalu (6/12/2024) Ketua PPP Dong-hoon menyuarakan pemberhentian Presiden Yoon karena jika tidak maka akan timbul perkara bagi demokrasi di negara tersebut. Mereka bahkan membacakan nama setiap anggota parlemen dari PPP.
"Masuk kembali, ikut dalam pemungutan suara," teriak para demonstran setelah nama-nama tersebut dibacakan, dilansir dari detik.com.
Meski partai yang berkuasa telah menegaskan bahwa mereka tak mendukung proses pemungutan suara atas desakan pemakzulan presiden, Jumat lalu (6/12/2024) Ketua PPP, Dong-hoon, tetap menyuarakan bahwa jika pemberhentian tersebut tak dilakukan maka akan menjadi perkara nasional karena mengancam demokrasi di negara ini.