Toronews.blog
Amerika Serikat (AS) kembali menggunakan hak veto untuk menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menuntut dilakukannya gencatan senjata segera di Gaza.
Veto ini merupakan yang keempat kalinya dalam satu tahun, sejak dimulainya konflik antara Israel dan Hamas pada bulan Oktober 2023.
Dalam pemungutan suara yang berlangsung pada Rabu (20/11/2024), 14 anggota Dewan Keamanan memberikan dukungan untuk resolusi, dan hanya AS yang memberikan suara menolak.
Resolusi yang ditolak ini menyerukan "gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen" beserta tuntutan untuk membebaskan semua sandera yang ditahan oleh Hamas.
AS menilai bahwa rancangan resolusi tersebut tidak mencukupi dan tidak mengatasi kebutuhan mendesak untuk pembebasan para sandera.
Penyebab penolakan gencatan senjata
Penolakan gencatan senjata oleh AS sebagian besar terkait dengan permintaan pembebasan sandera yang masih ditahan oleh Hamas.
Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood menyebut, AS tidak bisa mendukung gencatan senjata tanpa syarat yang gagal memenuhi kebutuhan untuk pembebasan sandera.
“Bagi kami, gencatan senjata harus dikaitkan dengan pembebasan sandera,” kata Wood dilansir dari VOA Indonesia.
Dari 251 sandera yang diculik pada serangan tanggal 7 Oktober 2023, 97 di antaranya masih berada di Gaza, termasuk 34 orang yang dinyatakan tewas oleh militer Israel.
Sementara itu, angka korban jiwa di Gaza terus meningkat, dengan hampir 44.000 orang dilaporkan tewas akibat serangan militer Israel.
Meskipun situasi kemanusiaan kian memburuk, AS berargumen bahwa resolusi yang diajukan hanya akan menguntungkan Hamas, dan memperkuat posisi kelompok tersebut.
Dalam perspektif AS, ada kekhawatiran bahwa gencatan senjata yang tidak dihubungkan dengan pembebasan sandera hanya akan memberikan kesempatan bagi Hamas untuk memperkuat posisinya.
Hal ini menimbulkan keraguan mengenai efektivitas dari resolusi yang menuntut gencatan senjata tanpa syarat.
Reaksi dari berbagai pihak
Sejumlah negara anggota Dewan Keamanan menunjukkan kecaman terhadap veto yang diberikan AS. Beberapa negara menilai veto ini sebagai suatu penghalang bagi upaya untuk mencapai perdamaian dan menyelesaikan krisis di Gaza.
Kepresidenan Palestina dalam pernyataan resminya pada Rabu (20/11/2024) menyatakan keputusan AS menggunakan hak veto untuk keempat kalinya hanya akan memberikan keberanian bagi Israel untuk meneruskan kejahatan terhadap warga sipil yang tak bersalah di Palestina dan Lebanon.
Senada, Duta Besar Palestina untuk PBB Majed Bamya menekankan pentingnya gencatan senjata sebagai cara untuk menyelamatkan nyawa, terutama di kalangan warga sipil.
Di sisi lain, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon memberikan dukungan penuh terhadap veto AS. Menurutnya, keputusan ini mencerminkan posisi moral yang tepat terkait dengan perlunya tindakan terhadap para sandera.
Danon menggambarkan resolusi tersebut sebagai pengkhianatan, dan menyatakan bahwa keberadaan sandera harus menjadi prioritas utama.
Dampak konflik di Gaza
Konflik di Gaza telah menciptakan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan, memaksa sekitar 2,4 juta penduduk Gaza untuk mengungsi.
Serangan yang terus berlangsung menyebabkan kondisi yang sangat sulit bagi warga sipil. Banyak w yanargag menderita akibat kurangnya akses terhadap makanan, air, dan layanan kesehatan.
Kemanusiaan di wilayah tersebut terus terancam dengan meningkatnya laporan kematian, banyak anak yang kehilangan tempat tinggal, serta keluarga yang terpisah.
Ketidakpastian dan rasa kehilangan mengisi kehidupan sehari-hari di Gaza; zona konflik berisi warga sipil yang terjebak dalam konflik yang sepertinya tiada akhir.