Toronews.blog
Pada Sabtu (9/11/2024), Presiden Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping mengeluarkan joint statement yang mencakup kesepakatan kerja sama politik, ekonomi, budaya, kelautan, keamanan, serta pengembangan proyek strategis seperti kereta cepat dan ekonomi digital.
Kesepakatan bersama tersebut dilakukan Prabowo ketika melakukan perjalan kenegaraan ke China pada pekan lalu.
Dalam kesepakatan tersebut, kerja sama maritim menjadi salah satu poin yang dibahas. Namun, kesepakatan maritim antara RI-China tersebut justru menuai kritik.
Salah satu kritik diutarakan Guru Besar Universitas Indonesia bidang hukum internasional Hikmahanto Juwana yang mempertanyakan isi joint statement dan dampaknya terhadap Laut China Selatan.
Dalam dokumen joint statement Prabowo-Xi Jinping yang dirilis oleh Kantor Berita China, CGTN, disebutkan bahwa Prabowo dan Jinping sepakat untuk "mencapai kesepahaman penting tentang pengembangan bersama di wilayah yang memiliki klaim tumpang tindih."
Hikmahanto mempertanyakan apakah yang dimaksud "wilayah yang memiliki klaim tumpang tindih" dalam joint statement adalah tumpang tindih klaim nine dash line China dengan Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia di Natuna Utara.
Hal tersebut, mengingat selama ini Indonesia menyatakan tak punya sengketa teritorial dengan Tiongkok di Laut China Selatan, namun kapal dari China kerap menerobos perairan RI di Natuna dan menyebabkan tensi kedua negara memanas terkait Laut China Selatan.
"Bila memang benar, berarti kebijakan Indonesia terkait klaim sepihak China atas Sepuluh [dulu sembilan] Garis Putus telah berubah secara drastis," ujar Hikmahanto dalam rilis resminya.
Selama ini, Indonesia sendiri menganggap klaim nine dash line China tak sesuai dengan aturan hukum laut PBB atau UNCLOS. Pengadilan Arbitrase juga telah menolak klaim China pada 2016 lalu.
"Namun dengan adanya joint statement 9 November lalu berarti Indonesia telah mengakui klaim sepihak China atas Sepuluh Garis Putus," jelas Hikmahanto.
Menurutnya, joint development sebagaimana dijelaskan dalam isi kesepakatan, hanya akan terjadi bila masing-masing negara mengakui adanya zona maritim yang tumpang tindih.
Respons Prabowo terhadap Kritik
Pada Kamis (14/11/2024), Prabowo menjawab kekhawatiran atas joint statement yang ia lakukan dengan Xi Jinping sehubungan dengan Laut China Selatan.
Ia menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan. Ia juga menyatakan bahwa topik tersebut turut ia bahas dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa (12/11) lalu.
"Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita," ujar Prabowo di AS.
Prabowo menyatakan bahwa kolaborasi dalam hal ini lebih baik daripada konfrontasi.
"Harus ada upaya untuk membagun saling percaya, saling menghormati," ujar Prabowo. "Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak."