TEHERAN, TORONEWS.BLOG – Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengecam keras tindakan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang menyerang fasilitas nuklir negaranya, dan menyebutnya sebagai bentuk pelanggaran terang-terangan terhadap norma internasional. Ia mengungkapkan keheranannya bahwa AS, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, justru melanggar aturan hukum internasional yang seharusnya dijunjung tinggi.
Dalam pidatonya yang disampaikan melalui tautan video pada sesi pleno Dewan Ekonomi Eurasia Tertinggi di Minsk, Belarusia, belum lama ini, Pezeshkian menegaskan bahwa program nuklir Iran sepenuhnya bersifat damai dan di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Serangan terhadap fasulitas nuklir pada 22 Juni disebutnya sebagai tindakan brutal dan tidak berlandaskan hukum.
"Rezim Zionis melakukan serangan brutal dan bersenjata teroris ilegal terhadap Republik Islam Iran, tepat saat sedang berlangsung negosiasi tidak langsung antara Iran dan AS mengenai program nuklir damai kami," ujar Pezeshkian, seperti dikutip dari kantor berita Anadolu, Senin (30/6/2025).
Presiden Iran menilai serangan gabungan AS dan Israel tersebut tidak hanya menghancurkan fasilitas sipil yang berada di bawah pengawasan IAEA, tetapi juga merusak kredibilitas sistem nonproliferasi nuklir internasional yang selama ini dijaga oleh negara-negara besar, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB sendiri.
Tindakan tersebut, menurutnya, merupakan pelanggaran serius terhadap Piagam PBB dan tatanan hukum internasional.
“Ini bukan hanya serangan terhadap Iran, tetapi juga terhadap semua prinsip yang menopang stabilitas dan kepercayaan global dalam isu nuklir,” katanya.
Sebagai respons, parlemen Iran pada 25 Juni mengesahkan undang-undang untuk menghentikan kerja sama dengan IAEA. Meski demikian, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Aragchi menjelaskan bahwa penghentian itu bersifat terbatas. IAEA tidak lagi diizinkan melakukan inspeksi ke fasilitas nuklir Iran, namun komunikasi diplomatik tetap terbuka.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa Iran mulai mengambil jarak dari kerangka kerja nonproliferasi global sebagai bentuk protes terhadap sikap ganda negara-negara besar. Pezeshkian pun memperingatkan jika komunitas internasional membiarkan tindakan semacam ini terus terjadi, maka masa depan sistem nonproliferasi bisa terancam.