.webp)
Indonesia akan melonggarkan regulasi impor berbagai barang, mulai dari pupuk hingga alas kaki, dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat perundingan tarif AS yang sedang berlangsung serta negosiasi perdagangan lainnya.
Ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu mengatakan pada hari Senin akan mengurangi atau menghilangkan pembatasan impor pada 10 kelompok barang dan bahan baku, termasuk produk kehutanan, mutiara, pupuk bersubsidi, beberapa bahan bakar dan bahan kimia, bahan baku plastik, nampan makanan, alas kaki dan sepeda.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto , yang mempelopori upaya Indonesia untuk menghindari tarif 32% yang diancamkan oleh AS, mengatakan langkah-langkah tersebut akan membantu negosiasi dengan Washington dan mendukung tujuan Jakarta yang lebih luas, termasuk upaya jangka panjang untuk menyegel kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa dan bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.
Pada saat yang sama, para pejabat mengatakan mereka juga akan memperketat regulasi impor untuk pakaian jadi dan aksesoris, sebagai upaya untuk membantu produsen dalam negeri. Pembatasan tetap tidak berubah untuk barang-barang strategis, termasuk beras, garam, produk perikanan, barang-barang yang terkait dengan keamanan dan kesehatan, dan barang-barang yang diproduksi oleh industri padat karya seperti beberapa tekstil, besi, dan baja.
Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global dan meningkatnya persaingan regional di Asia Tenggara, di mana Indonesia berupaya memposisikan dirinya sebagai tujuan yang lebih menarik bagi investasi internasional. Negara ini baru-baru ini turun 13 peringkat dalam laporan daya saing global oleh International Institute for Management Development.
Langkah-langkah pelonggaran menyeluruh tersebut juga menandai salah satu inisiatif awal Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Presiden mengatakan negara ini perlu menyederhanakan prosedur dan menjadi lebih kompetitif untuk membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan pembangunan.
Hartarto mengatakan perubahan tersebut, yang akan mulai berlaku dalam beberapa bulan mendatang, sebagian didorong oleh tekanan persaingan regional dan ketegangan perdagangan global yang lebih luas, sejalan dengan arahan presiden untuk mengurangi ketidakpastian ekonomi. Deregulasi lebih lanjut akan menyusul, katanya.