.webp)
Parlemen sementara Guinea mengusulkan agar pembatasan masa jabatan presiden diperpanjang, beberapa bulan sebelum negara tersebut dijadwalkan menyelenggarakan pemilihan umum setelah empat tahun pemerintahan militer.
Dewan Transisi Nasional menginginkan konstitusi negara Afrika Barat itu mengizinkan presiden menjabat selama tujuh tahun, bukan lima tahun, dengan batas dua masa jabatan, kata Ketua DPR Dansa Kourouma kepada wartawan di ibu kota, Conakry, pada hari Minggu. Usulan itu akan diajukan melalui referendum pada bulan September.
“Masa jabatan lima tahun bisa jadi terlalu pendek untuk memungkinkan pelaksanaan program pembangunan yang nyata,” katanya.
Guinea telah diperintah oleh Jenderal Mamadi Doumbouya sejak September 2021, saat ia menggulingkan pemerintahan mantan Presiden Alpha Conde . Kudeta tersebut terjadi setelah perubahan konstitusi yang memperpanjang masa jabatan presiden dari lima tahun menjadi enam tahun dan memungkinkan Conde untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga.
Perubahan yang diusulkan terhadap konstitusi diserahkan kepada Doumbouya minggu lalu, meskipun belum dipublikasikan. Perubahan tersebut diharapkan akan dipublikasikan dalam Lembaran Negara sebelum referendum 21 September.
Guinea adalah pengekspor bauksit terbesar di dunia, bahan baku yang digunakan untuk membuat aluminium. Negara ini juga merupakan rumah bagi Simandou, cadangan bijih besi terbesar di dunia yang belum dimanfaatkan, yang tengah dipersiapkan oleh Rio Tinto yang berkantor pusat di London dan Winning Consortium Simandou yang didukung oleh China mulai tahun ini.