Toronews.blog
Presiden China Xi Jinping menekankan pentingnya reformasi tata kelola global dalam forum G20. Dalam pidatonya, ia menyerukan anggota G20 untuk memperbaiki tata kelola global menjadi lebih setara dan inklusif.
Menurut Presiden Xi, hal ini sangat penting untuk membangun konsensus internasional yang lebih besar di berbagai bidang, seperti ekonomi, keuangan, perdagangan, dan lingkungan.
"Mengingat mandat G20, kita dapat membangun konsensus internasional yang lebih besar di bidang ekonomi, keuangan, perdagangan, digital maupun lingkungan demi meningkatkan tata kelola global dan mempromosikan dunia multipolar yang setara dan tertib serta globalisasi ekonomi yang inklusif dan bermanfaat secara universal," ujar Presiden Xi dalam Sesi II "Reformasi Lembaga Tata Kelola Global" Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro pada Senin (18/11/2024), dikutip dari Antaranews.
Presiden Xi menggarisbawahi bahwa masalah ketidakadilan dalam sistem ekonomi global harus ditangani. Kerjasama internasional yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan perekonomian dunia. Sebagai forum kerja sama ekonomi utama, G20 memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan dalam tata kelola global.
Presiden Xi juga menyatakan bahwa lembaga keuangan internasional harus berperan aktif dalam pengurangan dan penangguhan utang bagi negara-negara berkembang. Tanggung jawab tersebut diharapkan tidak hanya berada di tangan negara berkembang saja, tetapi juga negara-negara maju yang harus memenuhi komitmen mereka dalam menciptakan stabilitas finansial global.
"Sebagai kreditor utama, lembaga keuangan internasional dan kreditor komersial perlu mengambil bagian dalam pengurangan dan penangguhan utang bagi negara-negara berkembang," terang Presiden Xi.
Dalam konteks G20, Presiden Xi mendorong perlunya penataan ulang kuota di Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memberikan suara yang lebih besar kepada negara-negara berkembang. Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan representasi dan partisipasi negara-negara tersebut dalam pengambilan keputusan global.
"Kedua, kita perlu meningkatkan tata kelola keuangan global dan membangun ekonomi dunia yang bercirikan stabilitas. Untuk meningkatkan suara dan representasi negara-negara berkembang, Bank Dunia harus melakukan tinjauan kepemilikan saham dan Dana Moneter Internasional (IMF) harus melakukan penataan kembali kuota sesuai dengan kerangka waktu dan peta jalan yang disepakati," jelas Presiden Xi.
Hal ini menjadi sangat penting mengingat tantangan ekonomi yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, terutama dalam hal akses ke pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan.
Negara maju diminta untuk memperkuat sistem pemantauan risiko keuangan dan memperbaiki mekanisme peringatan dini. Kerjasama di bidang perpajakan dan regulasi mata uang digital juga sangat diutamakan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih aman dan stabil.
"Ketiga, kita perlu meningkatkan tata kelola perdagangan global dan membangun ekonomi dunia yang bercirikan keterbukaan. Kita harus menempatkan pembangunan di pusat agenda ekonomi dan perdagangan internasional, dan terus memajukan liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi," ungkap Presiden Xi.
Presiden Xi menggarisbawahi kebutuhan untuk terus mereformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ia mengingatkan anggota G20 agar tidak terjebak dalam praktik unilateralisme dan proteksionisme yang dapat merugikan perdagangan internasional.
Reformasi di WTO diharapkan dapat mendukung liberalisasi perdagangan dan investasi, sehingga menciptakan pasar yang lebih terbuka bagi semua negara anggota.
"Menghindari fragmentasi pasar global, dan menghindari langkah proteksionis atas nama pembangunan hijau dan rendah karbon," ujar Presiden Xi.
Presiden Xi juga menyerukan agar anggota G20 menghindari langkah-langkah proteksionis yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi global. Dalam konteks ini, pernyataan tersebut mengarah pada tindakan kolaboratif untuk mencegah fragmentasi pasar, yang dapat mengganggu rantai pasokan internasional.
Sebagai bagian dari upaya ini, Presiden Xi mencatat kerjasama antara China dan Indonesia dalam meluncurkan inisiatif untuk menciptakan rantai pasok yang lebih stabil dan inklusif. Tujuannya adalah menciptakan jejaring industri yang lebih kokoh dan kuat untuk mendukung perekonomian global.
Dalam menghadapi era digital, Xi menyoroti pentingnya tata kelola kecerdasan buatan (AI). Ia mendorong anggota G20 untuk berkolaborasi dalam mengembangkan kebijakan yang memastikan bahwa AI dapat digunakan untuk kebaikan bersama, dan tidak hanya untuk keuntungan pihak-pihak tertentu.
"Kita harus meningkatkan tata kelola dan kerja sama internasional di bidang kecerdasan buatan (AI), untuk memastikan bahwa AI adalah untuk kebaikan dan untuk semua, bukan permainan negara-negara kaya dan orang kaya," tambah Presiden Xi.
Di bidang lingkungan, Presiden Xi mengingatkan pentingnya kerjasama dalam transisi menuju energi bersih. Ia meminta semua negara untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan bersama-sama menghadapi tantangan perubahan iklim, serta memanfaatkan teknologi.
Presiden Xi pun menekankan pentingnya menjaga kepatuhan atas Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal demi koeksistensi manusia yang menyatu dengan alam untuk mendukung transisi energi dan keamanan energi.
"Kelima, kita perlu meningkatkan tata kelola ekologi global dan membangun ekonomi dunia yang bercirikan keramahan lingkungan. Kita harus menghormati prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda, dan sepenuhnya dan efektif menerapkan Perjanjian Paris," kata Presiden Xi.
Presiden Xi juga menegaskan perlunya dukungan terhadap PBB dalam memecahkan krisis global. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menyelesaikan konflik, termasuk krisis Ukraina dan situasi di Gaza, melalui pendekatan damai dan konstruktif.
"Untuk meredakan krisis Ukraina dan mencari penyelesaian politik, kita harus mengikuti prinsip tidak memperluas medan perang, tidak meningkatkan permusuhan, dan tidak mengobarkan api permusuhan," tutur Presiden Xi.
"Pertempuran di Gaza juga telah menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat. Jalan keluar mendasar dari siklus konflik Palestina-Israel terletak pada penerapan solusi dua negara, pemulihan hak-hak nasional Palestina yang sah, dan pembentukan negara Palestina yang merdeka," tegas Presiden Xi.
Dengan langkah-langkah ini, Presiden Xi berharap dapat menciptakan tata kelola global yang lebih adil dan setara, di mana semua negara memiliki suara dan kesempatan yang sama untuk berkembang.