Toronews.blog
Kasus korupsi yang melibatkan Li Jianping merupakan salah satu yang terbesar yang pernah terjadi di China. Ia dituduh menggelapkan dana publik hingga mencapai lebih dari tiga miliar yuan, atau sekitar Rp6,6 triliun.
Tindak pidana yang dikhususkan untuknya mencakup penggelapan dana, penerimaan suap, serta penyalahgunaan dana publik, dan keterlibatan dengan sindikat kriminal.
Kejahatannya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat, di mana kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah semakin menurun.
Li dikatakan telah menerima suap lebih dari 577 juta yuan. Besarnya jumlah ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari tindakannya, yang menyebabkan masyarakat merasakan keterpurukan, terutama dalam aspek pelayanan publik.
Karena posisinya sebagai pejabat tinggi, tindakan korupsi ini turut mengikis efisiensi dan efektivitas pemerintahan di tingkat daerah serta memperburuk kondisi ekonomi setempat.
Profil Li Jianping
Li Jianping dikenal sebagai salah satu pejabat tinggi yang pernah mengemban tugas sebagai Sekretaris Komite Kerja Partai Komunis di kawasan Hohhot, Mongolia Dalam.
Dia lahir pada Mei 1960 di Bazhou, Hebei, dan mengawali karir politiknya pada Oktober 1990, ketika menjabat di Komisi Reformasi Sistem Ekonomi Hohhot.
Sejak saat itu, karirnya terus menanjak, dan enam tahun kemudian, dia menjabat sebagai direktur di beberapa kantor pemerintahan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Hohhot.
Karir politik Li mengalami puncaknya ketika diberikan tanggung jawab sebagai sekretaris komite kerja Partai Kombinasi di zona pengembangan ekonomi Hohhot pada Maret 2011
Akan tetapi, meskipun mencapai posisi yang tinggi, pada 2018, ia mulai diselidiki oleh komisi Pusat Inspeksi Disiplin, yang merupakan badan anti korupsi Partai Komunis, akibat dugaan keterlibatan dalam tindakan korupsi yang serius.
Ini menandai awal mula kejatuhan karirnya, yang berakhir dengan pencopotan jabatannya dan pengadilan atas berbagai dugaan tindak pidana.
Proses Hukum dan Putusan
Pengadilan di China memutuskan untuk memberikan vonis hukuman mati kepada Li Jianping pada September 2022 setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kasus yang dihadapinya.
Alasan di balik hukuman mati tersebut adalah seriusnya pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakannya. Mahkamah Rakyat Agung memberikan dukungan terhadap keputusan ini, memperkuat posisi pemerintah dalam memberantas tindakan korupsi yang dianggap mencoreng citra Partai Komunis.
Li mengajukan upaya banding setelah dijatuhi hukuman mati, namun pada Agustus 2024, banding tersebut ditolak setelah evaluasi mendalam oleh pengadilan.
Eksekusi terhadap Li dilakukan pada 17 Desember 2024, dan saat itu, ia diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anggota keluarganya sebelum menghadapi eksekusi.
Reaksi publik terhadap eksekusi ini bervariasi; sebagian mendukung tindakan tegas pemerintah demi meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap instansi pemerintah sementara yang lain mengkhawatirkan konsekuensi dari kebijakan hukuman mati yang diterapkan.
Kebijakan Antikorupsi di China
Kebijakan antikorupsi di China menjadi sangat menonjol di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Sejak menjabat pada 2012, Xi telah memprioritaskan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari agenda pemerintahannya.
Ia berkomitmen untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi, baik di level tinggi maupun menengah dalam pemerintahan, yang mencerminkan niatan untuk membersihkan sistem pemerintahan.
Laporan resmi menginformasikan bahwa lebih dari satu juta pejabat Partai Komunis telah dijatuhi hukuman atau dituntut atas tuduhan korupsi. Inisiatif ini telah menunjukkan dampak yang luas terhadap struktur kekuasaan di negeri ini, mendorong pejabat untuk lebih berhati-hati agar tidak tersangkut kasus serupa.
Tren kasus korupsi di pemerintahan, meskipun telah mengalami penurunan akibat penegakan hukum yang ketat, tetap menjadi isu yang membayangi, dengan peningkatan jumlah pejabat senior yang terlibat dalam praktik korupsi.
Dalam indikasi terakhir, sekitar 54 pejabat senior diselidiki secara menyeluruh pada tahun 2024, menunjukkan bahwa meski langkah-langkah pencegahan telah diterapkan, tantangan dalam memberantas korupsi masih dibutuhkan upaya berkelanjutan dari pemerintah.
Sebagai hasil dari kebijakan ini, Li Jianping menjadi simbol penegakan hukum yang ketat dalam upaya memberantas korupsi di China. Keputusan untuk menghukumnya dengan hukuman mati mencerminkan determinasi pemerintah dan langkah nyata dalam mengatasi masalah yang sudah mengakar pada tingkat pemerintahan.