Toronews.blog
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memberikan tanggapannya terhadap pemeriksaan yang dilakukan terhadap Budi Arie Setiadi oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan KORTAS Tipikor terkait dugaan kasus korupsi dan judi online.
Dalam konteks ini, Mahfud menekankan bahwa pemeriksaan Budi Arie adalah bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi mengingat adanya pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Mahfud menegaskan, Budi Arie, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi, harus mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya terkait penempatan pegawai di kementerian tersebut.
Dalam penjelasannya, Mahfud menyatakan bahwa keterlibatan pegawai kementerian tersebut dalam judi daring tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pegawai berinisial AK yang diterima selama masa jabatan Budi Arie, diketahui tidak lolos dalam seleksi penerimaan.
Namun, ia tetap diangkat dan selanjutnya terlibat dalam melindungi situs judi daring. Keterlibatan ini mengarah pada dugaan bahwa ada kelalaian atau bahkan kesengajaan dalam proses seleksi dan penempatan pegawai.
Mahfud percaya bahwa proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian haruslah teliti dan mengikuti prosedur yang benar. Ia juga menggarisbawahi betapa pentingnya setiap langkah dalam proses hukum, mengingat mereka yang terlibat adalah orang-orang yang memegang jabatan penting.
Menurutnya, Budi Arie layak untuk diperiksa dan institusi penegak hukum perlu mengumpulkan cukup bukti sebelum memanggil tokoh-tokoh penting seperti Budi Arie untuk dimintai keterangan.
Alasan Pentingnya Penyidikan Terhadap Budi Arie
Mahfud mengungkapkan bahwa jabatan Budi Arie sebagai Menteri Koperasi menambah tingkat urgensi bagi penyidikan. Ia menekankan tanggung jawab yang diemban Budi Arie selaku pejabat publik, terutama ketika di hadapkan pada masalah yang melibatkan pegawai kementerian yang berada di bawah kepemimpinannya.
Ia berpendapat bahwa seseorang dalam posisi tersebut seharusnya lebih bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil di bawah pengawasannya.
Lebih lanjut, Mahfud menyatakan keprihatinan atas proses seleksi pegawai yang terlibat judi daring. Ia mencatat bahwa pelaku tidak menjalani proses seleksi yang layak, dan fakta bahwa pelaku tersebut mengaku memiliki keahlian pada bidang IT namun tidak dapat membuktikan kemampuannya menunjukkan adanya kejanggalan dalam mekanisme penempatan pegawai.
Hal ini membuat Mahfud mempertanyakan integritas dari proses tersebut dan menunjuk kepada potensi adanya praktik korupsi di tingkat kementerian.
Konteks keterlibatan pegawai dalam judi online ini beririsan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah pegawai kementerian yang terkait telah ditetapkan sebagai tersangka.
Mahfud berpendapat bahwa Budi Arie seharusnya memiliki pengetahuan tentang aktifitas para pegawai di bawah bimbingannya. Apabila tidak, maka tanggung jawab moral yang harus dipikulnya kian berat.
Harapan Mahfud Terhadap Proses Hukum
Mahfud menegaskan harapannya agar pemeriksaan Budi Arie oleh penyidik tidak sekadar formalitas. Ia menginginkan agar setiap langkah yang diambil oleh pihak berwenang adalah bagian dari proses hukum yang substansial dan bukan hanya sekedar prosedural.
Menurutnya, penting untuk memastikan bahwa semua tindakan hukum yang diambil adalah berdasarkan pada fakta dan bukti yang valid.
Mahfud juga berharap penegak hukum menunjukkan keberanian dan profesionalisme dalam menangani kasus ini, tanpa terpengaruh oleh tekanan dari pihak mana pun.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilaksanakan dengan disiplin dan ketelitian untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, baik bagi mereka yang dituduh maupun pihak yang dirugikan.
Dalam situasi ini, Budi Arie juga memiliki kewajiban untuk membela diri. Mahfud mengingatkan bahwa setiap orang berhak atas pembelaan dan keadilan, termasuk Budi Arie. Namun, di sisi lain, proses hukum tidak boleh dirusak oleh upaya-upaya yang mengalihkan perhatian dari substansi permasalahan.
Proses Hukum dan Pembelaan Budi Arie
Sebelumnya Budi Arie Setiadi telah menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri selama enam jam, di mana sebanyak 18 pertanyaan diajukan padanya. Ia menjalani pemeriksaan ini dalam kapasitas sebagai saksi untuk membantu pihak kepolisian dalam penyelidikan yang sedang berjalan.
Dalam momen tersebut, Budi menyatakan akan berkolaborasi untuk membantu penuntasan kasus judi online yang melibatkan pegawainya.
Setelah pemeriksaan, Budi Arie menjelaskan kepada awak media bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus yang sedang diusut dan menyatakan bahwa semua tuduhan yang ditujukan kepadanya adalah fitnah.
Ia menekankan akan kebutuhan untuk mengedepankan kerja sama antara kementerian dan kepolisian dalam menanggulangi masalah judi online, yang ia anggap sebagai isu bersama.
Respons masyarakat terhadap kasus ini amat beragam, mulai dari skeptisisme terkait integritas lembaga penegak hukum hingga harapan akan penegakan hukum yang transparan dan adil.
Akibat dari pemberitaan terkait kasus ini, banyak pihak yang mendesak agar semua pejabat yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, diusut tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap instansi penegak hukum harus dijaga melalui transparansi dan akuntabilitas.