Toronews.blog
Belum genap sebulan menjabat, Presiden sementara Korea Selatan Han Duck-soo dimakzulkan parlemen pada Jumat (27/12/2024). Pemakzulan Han Duck-soo ditetapkan setelah parlemen Korsel melakukan voting dengan hasil 192-0 untuk memakzulkan Han.
Keputusan ini memperpanjang ketidakpastian politik yang telah melanda negara tersebut setelah mantan Presiden Yoon Suk Yeol dipecat pekan lalu.
Han, yang mengambil alih kepemimpinan setelah pemakzulan Yoon, kini menghadapi tantangan untuk meredakan kondisi politik yang semakin keruh.
Keputusan pemakzulan ini diambil dalam suasana tegang di parlemen, di mana anggota legislatif dari partai penguasa berusaha memblokir proses tersebut.
Menukil BBC, partai penguasa PPP, sempat berkumpul di tengah ruang pemungutan suara dan meneriakkan, "tidak sah!" dan "penyelewengan kekuasaan!" sebagai respons dari voting. Kebanyakan dari mereka juga memboikot voting pemakzulan Han.
Meskipun begitu, oposisi berhasil mengumpulkan dukungan yang cukup untuk melanjutkan pemungutan suara yang pada akhirnya mengukuhkan pemakzulan Han.
Menyusul keputusan untuk memakzulkan Han, Menteri Keuangan Korsel Choi Sang-mok disebut bakal menggantikan Han sebagai Plt Presiden.
Merespons keputusan parlemen, Han Duck-soo menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berlaku atas pemakzulannya.
"Saya menghormati keputusan Majelis Nasional," katanya pada Jumat, sebagaimana dikutip dari BBC. "Saya akan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi."
Ia juga menyatakan akan menghentikan pekerjaannya sebagai presiden sementara demi "tak menambah kekacauan yang terjadi".
Han Duck-soo dimakzulkan karena dianggap tidak kooperatif dalam menangani proses hukum presiden sebelumnya, Yoon Suk-yeol, yang dimakzulkan karena memberlakukan darurat militer secara ilegal.
Krisis yang dimulai sejak 3 Desember ketika Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer, jadi semakin runyam tatkala Han Duck-soo dianggap tidak mengambil langkah yang memadai untuk melanjutkan proses pemakzulan Yoon.
Han dinilai menolak mengisi posisi kosong di Mahkamah Konstitusi yang membuat proses hukum atas Yoon Suk-yeol terhambat.
Ketidakmampuannya ini memicu oposisi untuk meminta pemakzulan Han, menambah daftar masalah politik yang dihadapi negara.
Pertama dalam sejarah Korsel
Pemakzulan Han Duck-soo adalah yang pertama kalinya bagi seorang presiden sementara dalam sejarah demokrasi Korea Selatan.
Prosedur pemungutan suara yang berlangsung di parlemen menunjukkan pembagian yang jelas antara partai penguasa, yaitu People Power Party (PPP), dan partai oposisi, dimana para anggota PPP memilih untuk memboikot pemungutan suara.
Polemik juga muncul terkait batas suara yang diperlukan untuk memproses pemakzulan ini.
Meskipun beberapa anggota PPP mengklaim bahwa dua per tiga suara dari 300 anggota parlemen diperlukan, pemimpin parlemen, Woo Won-shik, menyatakan bahwa hanya dibutuhkan suara mayoritas.
Keputusan ini memungkinkan pemakzulan Han untuk berlangsung meskipun ada perlawanan yang kuat dari partai penguasa.
Pemakzulan Han Duck-soo diprediksi akan memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi Korea Selatan.
Ketidakpastian politik yang terus berlanjut telah menyebabkan penurunan kepercayaan di pasar keuangan.
Nilai mata uang won Korea Selatan jatuh ke level terendah terhadap dolar AS dalam waktu dekat, menciptakan kekhawatiran lebih lanjut di kalangan investor.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi sekarang memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah pemakzulan terhadap Han dan Yoon akan dikonfirmasi atau tidak.