Toronews.blog
TikTok mengumumkan bahwa layanan mereka kembali aktif di Amerika Serikat (AS) pada hari Minggu (19/1/2025) hanya beberapa jam setelah mengalami penangguhan.
Permintaan layanan dihentikan karena tindakan hukum yang diambil oleh pemerintah AS terkait aplikasi tersebut. TikTok menyatakan tujuan untuk mencapai solusi jangka panjang dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintahan presiden terpilih Donald Trump.
Dalam upayanya untuk tetap beroperasi di AS, TikTok berjanji akan bekerja sama dengan pemerintahan baru yang akan mulai berkuasa pada tanggal 20 Januari.
Pemberhentian Layanan TikTok di Amerika Serikat
Sebelumnya, Tiktok membuat pernyataan pada penggunanya yang berdomisili di AS, "Undang-undang yang melarang TikTok telah diberlakukan di AS. Dengan demikian, Anda tidak dapat menggunakan TikTok untuk saat ini", dikutip dari Antaranews.
Begitu pernyataan itu diterima oleh penggunanya, aplikasi TikTok juga langsung menghilang dari App Store Apple dan toko aplikasi Google Play pada malam sebelumnya, Sabtu (18/1/2025).
Kantor TikTok yang berpusat di Los Angeles terpaksa menutup layanannya bagi 170 juta pengguna di AS karena undang-undang yang disetujui di masa pemerintahan Joe Biden.
Seperti yang telah dinyatakan oleh Makamah Agung AS, undang-undang tersebut memaksa ByteDance, perusahan indukan TikTok yang berasal dari China untuk menjual aplikasi tersebut ke perusahaan Amerika jika tidak ingin diblokir.
Kegiatan penutupan TikTok diperkirakan akan menyebabkan kerugian hingga 1,3 miliar USD bagi pembuat konten dan perusahaan kecil di AS. Banyak pengguna yang mengandalkan platform ini untuk monetisasi konten mereka diperkirakan akan menghadapi dampak yang cukup besar akibat penutupan yang tiba-tiba.
Sejumlah pengguna mengungkapkan frustrasi mereka di media sosial terkait keputusan pemerintah. Pengguna bernama Emily Senn mengunggah video yang mengisahkan dampak TikTok terhadap kehidupannya dan rasa kecewa terhadap keputusan pemerintah. Demikian pula, Alejandro Flores-Munoz, seorang pengusaha katering, menyampaikan rasa putus asanya karena aplikasi tersebut merupakan sumber utama untuk menjangkau pelanggan.
Rancangan bantuan dari Pemerintah AS di bawah Donald Trump
Seperti yang diumumkan di Truth Social pada Senin (20/1/2025), Donald Trump mengisyaratkan akan mengeluarkan perintah eksekutif yang memungkinkan TikTok untuk kembali beroperasi. Rencana ini diharapkan dapat memberikan jaminan bagi pengguna dan pembuat konten tentang keberlanjutan aplikasi.
Dari hasil wawancara dengan NBC, sementara perintah eksekutif ini beupa upaya penangguhan penerapan larangan selama 90 hari.
"Perintah ini juga akan mengonfirmasi bahwa tidak akan ada tanggung jawab bagi perusahaan mana pun yang membantu membuat TikTok tidak mengalami pemblokiran sebelum terbitnya perintah saya," imbuh Trump, dilansir dari Antaranews.
Trump mengusulkan adanya pembentukan perusahaan patungan yang akan memberikan kepemilikan 50 persen kepada pihak AS. Usulan ini dianggap sebagai solusi untuk meredakan ketegangan sekaligus menjaga kontrol terhadap perusahaan yang berbasis di luar negeri.
"Pemikiran awal saya adalah sebuah perusahaan patungan antara pemilik saat ini dan/atau pemilik baru di mana AS mendapatkan 50 persen kepemilikan dalam perusahaan patungan yang didirikan antara AS dan pembelian mana pun yang kami pilih," terang Trump.
Jika rencana tersebut dilaksanakan, AS akan memegang sebagian besar kepemilikan di TikTok, yang diharapkan dapat memberikan jaminan lebih baik mengenai keamanan data dan privasi pengguna. Ini adalah langkah strategis untuk mengintegrasikan kepentingan politik dan ekonomi antara perusahaan teknologi internasional dan pemerintah AS.