Toronews.blog
Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait isu reshuffle kabinet jika tidak bekerja dengan benar. Penyataan ini ia sampaikan saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) Rabu, 5 Februari 2025.
“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih, Mengutip Antara.
Prabowo juga menekankan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.
“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” tambahnya.
Mensesneg Hingga Politisi Tanggapi Pernyataan Prabowo
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di i Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025 mengatakan jika sampai saat ini belum ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet di internal Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Hah reshuffle apa? Nggak ada reshuffle, belum," kata Prasety, mengutip Antara.
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar bahwa ada sejumlah menteri dari Presiden Prabowo Subianto yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya.
"Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta. Mengutip Antara.
Politikus Partai Gerindra itu menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja para menteri Kabinet Merah Putih. Apalagi, kata dia, Presiden sudah merasakan kinerja para menterinya dalam 100 hari kerja.
“Menteri atau wamen (wakil menteri) sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani pakta integritas. Di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi,” kata Dasco.
Di pihak lain, Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi PKB DPR, meyakini bahwa Presiden Prabowo sudah memiliki daftar menteri yang akan dirombak. Menurut Jazilul, perubahan tersebut adalah hak prerogatif presiden dan keputusan itu harus dihormati.
“Itu kewenangan Pak Prabowo sebagai presiden. Itu hak prerogatifnya, bisa mengganti para menterinya kapan saja,” ujar Jazilul ketika ditemui setelah acara