Toronews.blog
OCCRP menegaskan tidak memiliki kendali atas siapa saja yang diusulkan untuk masuk dalam daftar tokoh paling korup di dunia, termasuk nama mantan Presiden Joko Widodo. Proses pemilihan, berdasarkan OCCRP dilakukan melalui dukungan publik global yang memungkinkan nominasi dari masyarakat luas.
Drew Sullivan, penerbit OCCRP, dalam laman resmi organisasi tersebut menjelaskan bahwa para juri menilai nominasi yang diusulkan oleh warga negara meski dalam beberapa kasus dukungan tersebut tidak selalu diikuti bukti yang memadai.
“Para juri menghargai nominasi warga negara," terang Drew Sullivan.
Tidak Ada Bukti Langsung Terkait Praktik Korupsi
OCCRP menunjukkan bahwa meskipun tidak ada bukti langsung yang mengaitkan Jokowi dengan tindakan korupsi demi keuntungan pribadi , tetapi persepsi kuat di masyarakat terkait hal tersebut sangat tinggi.
Kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo semakin intens, terutama terkait dampaknya pada lembaga anti-korupsi. Banyak kelompok masyarakat sipil dan ahli merasa bahwa selama masa kepemimpinannya, Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penilaian masyarakat tentang tingkat korupsi di Indonesia juga menunjukkan adanya ketidakpuasan, di mana adanya kesan bahwa praktik korupsi masih marak dan belum bisa ditanggulangi dengan baik.
Beberapa pihak berargumen bahwa meskipun tidak ada bukti korupsi langsung yang dapat dibuktikan dominasi politik dan pengaruh dalam lembaga-lembaga negara mendukung persepsi bahwa integritas pemerintah saat ini sedang dipertanyakan.
"Seharusnya ini jadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan bahwa masyarakat sedang mengawasi, dan mereka peduli," tambahnya.
Keterlibatan publik dalam pemantauan tindakan pejabat menjadi penting, mengingat hal tersebut berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas. Publik diharapkan aktif dalam mengawasi tindakan penguasa, sehingga mengurangi peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan.
Tujuan dan Komitmen OCCRP
Organisasi OCCRP memiliki misi yang jelas dalam mengatasi kejahatan dan praktik korupsi di seluruh dunia. Mereka berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam proses nominasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu korupsi. OCCRP percaya bahwa hadirnya masyarakat yang waspada dan kritis akan menciptakan lingkungan yang lebih sulit untuk praktik korupsi tumbuh dan berkembang.
Dengan langkah-langkah yang diambil, OCCRP berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi dan mendorong masyarakat untuk terus memantau tindakan para pemimpin mereka. Kesadaran akan peran masyarakat sangat penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.