Toronews.blog
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini mengajukan usulan kontroversial yang menyarankan agar warga Palestina mendirikan negara mereka di Arab Saudi. Kecaman keras terhadap usulan tersebut datang dari berbagai negara Arab, dengan Mesir sebagai salah satu yang paling vokal. Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan bahwa ide Netanyahu adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan langsung mengancam kedaulatan Arab Saudi.
Selanjutnya, Mesir dalam pernyataannya menekankan bahwa gagasan tersebut bertentangan dengan norma-norma internasional dan menciptakan ketegangan baru di kawasan. Usulan ini juga diterima dengan skeptisisme di negara-negara Arab lainnya, termasuk Yordania dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang semuanya sepakat bahwa pemindahan negara Palestina dari tanah asalnya ke negara lain adalah langkah yang tidak dapat diterima.
Penolakan dari UEA dan Sudan
Seruan Netanyahu untuk mendirikan negara Palestina di Arab Saudi juga ditolak tegas oleh Uni Emirat Arab (UEA) dan Sudan. UEA dengan keras menegaskan bahwa kedaulatan Arab Saudi adalah garis merah yang tidak dapat dilanggar. Menteri Luar Negeri UEA, Khalifa bin Shaheen Al-Marar, menekankan pentingnya solusi dua negara sebagai jalan untuk mencapai stabilitas regional.
Sudan, di sisi lain, menilai usulan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua negara ini menekankan bahwa pendirian negara Palestina seharusnya terjadi di wilayah yang diakui secara internasional dan mendukung hak-hak rakyat Palestina dalam mencapai kemerdekaan yang sah.
Respon anggota Dewan Syura Saudi
Respon dari Dewan Syura Saudi juga cukup keras, dengan anggota senior, Yousef bin Trad Al-Saadoun, mencirikan usulan Netanyahu sebagai ejekan terhadap proses perdamaian di Timur Tengah. Mengambil sikap yang provokatif, Al-Saadoun mengusulkan agar Amerika Serikat, khususnya Presiden Donald Trump, membuka peluang bagi pemindahan warga Israel ke negara bagian Alaska.
Pernyataan ini membuka peluang diskusi tentang perlunya dialog perdamaian yang lebih konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Anggota Dewan Syura menegaskan perlunya penghormatan terhadap hak-hak dan keamanan rakyat Palestina serta mengutuk pendekatan yang berorientasi pada penuntutan tanah tanpa dialog.
Reaksi Mesir dan Palestina
Mesir kembali mengeluarkan pernyataan resmi dengan mengutuk pernyataan Netanyahu yang dianggap sebagai penghasutan terhadap kedaulatan Arab Saudi. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Mesir menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak mendasar untuk mendirikan negara merdeka mereka di tanah asal mereka.
Selain itu, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) juga memberikan tanggapan yang sama terhadap usulan Netanyahu. Mereka menyebut pernyataan tersebut sebagai pelanggaran terhadap konvensi internasional dan menegaskan bahwa negara Palestina hanya bisa berdiri di atas tanah Palestina. PLO mengapresiasi sikap Kerajaan Arab Saudi dan masyarakat internasional yang mendukung legitimasi serta hak-hak rakyat Palestina.
Pernyataan Netanyahu menimbulkan gelombang protes dan penolakan yang meluas, menunjukkan bahwa isu Palestina tetap menjadi pusat perhatian masyarakat regional dan internasional. Negara-negara Arab dan masyarakat global terus mendesak perlunya dialog dan solusi yang menghormati kedaulatan serta hak-hak dasar rakyat Palestina.