Toronews.blog
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan menghambat kinerja lembaga antirasuah tersebut.
"Tidak ada (pengaruh efisiensi anggaran terhadap pemberantasan korupsi), tidak terpengaruh," kata Setyo di Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025. Mengutip Antara.
Setyo juga menegaskan bahwa tidak ada pemotongan anggaran untuk sektor operasional yang dapat mengganggu kegiatan inti mereka. Meskipun penghematan anggaran dilakukan di beberapa bidang, KPK tetap berusaha untuk menjaga intensitas dan efektivitas operasi pemberantasan korupsi.
"Artinya itu juga menunjukkan sebuah komitmen pemerintah pada KPK untuk tidak melakukan pemotongan di sektor operasional. Jadi kami tetap bisa melakukan aktivitas sesuai rencana yang sudah dibuat untuk 2025," terangnya lagi
Salah satu langkah efisiensi yang diambil oleh KPK adalah mengurangi biaya perjalanan dinas. Setyo mengakui bahwa pengurangan ini berguna, meskipun jumlah yang terpangkas cukup signifikan dan memengaruhi kegiatan operasional.
"Yang operasional kami tidak (kurangi anggaran) tapi untuk perjalanan dinas, iya. Ada beberapa yang dikurangi," kata Setyo.
Salah satu langkah KPK untuk penghematan adalah memanfaatkan fasilitas kantor dengan semaksimal mungkin untuk menggelar pelatihan serta aktifitas lainnya.
Efisiensi Anggaran Atas Perintah Presiden
Berbicara mengenai efisensi anggaran, pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam aturan itu, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.
Dalam beberapa momen Presiden Prabowo kerap menyentil oknum-oknum yang tidak menyetujui kebijakan efisiensi anggaran dan merasa kebal hukum menghadapi keputusan-keputusan yang diambil oleh dirinya saat memperjuangkan kemakmuran rakyat.
Salah satunya dalam sambutannya pada pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, Senin, 10 Februari 2025. Prabowo menceritakan langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga diambil agar pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan dan berpotensi menjadi ladang korupsi bisa dihilangkan.
"Cukup kajian-kajian, cukup. Apa itu FGD? forum group discussion, forum group discussion, mau diskusi apa lagi? Itu tuh mengentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat, yang lapar carikan makan, sekolahnya rusak? perbaiki, jalan yang rusak? perbaiki. Diskusi, diskusi. Studi banding, studi banding, mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia, kok belajar ke Australia?" kata Prabowo.
"Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu pengeluaran, yang mubazir yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan," tegas Prabowo.