Jaksa Tolak Permintaan Netanyahu agar Sidang Korupsi Ditunda

28 Jun 2025 | Penulis: pacmannews

Jaksa Tolak Permintaan Netanyahu agar Sidang Korupsi Ditunda

YERUSALEM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta Pengadilan Distrik Yerusalem untuk menunda persidangannya terkait kasus korupsi. Namun, Jaksa Agung Israel pada Jumat (27/6/2025) menolak permintaan tersebut. 

1. Jaksa Tolak Permintaan Netanyahu

Netanyahu ingin sidang ditunda lantaran perlu fokus pada masalah lain menyusul serangan Israel terhadap Iran, termasuk masalah pemulangan tawanan dari Gaza. Menurut Channel 12 Israel, pengadilan juga menolak permintaan Netanyahu dan memutuskan tetap melanjutkan sidang yang dijadwalkan pada Senin besok.

"Jadwal yang diajukan oleh Netanyahu untuk mencoba menunda sidangnya tidak membenarkan pembatalan sidang," kata hakim pengadilan, melansir Anadolu, Sabtu (28/6/2025).

Jaksa Agung Gali Baharav-Miara sebelumnya mengatakan alasan pihaknya menolah permintaan Netanyahu. "Tidak dapat membenarkan pembatalan sidang selama dua minggu," ucapnya.

Akibatnya, Netanyahu diperkirakan akan hadir di pengadilan pada Senin sesuai rencana.

2. Kritik Jaksa

Menanggapi keputusan tersebut, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengkritik jaksa agung dan para hakim.

“Kantor Jaksa Agung dan para hakim pemerintahan Netanyahu bersikeras menjadi kurcaci kecil, tidak memiliki visi strategis atau pemahaman tentang realitas,” tulisnya di X.

“Mereka tampaknya bertekad untuk membantu kita menyoroti korupsi yang merusak dan berbahaya yang telah menguasai sistem peradilan, dan kebutuhan mendesak untuk mereformasinya,” katanya.

Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, juga mengkritik keputusan pengadilan tersebut. “Keputusan yang tidak memihak dan menyedihkan,” ucapnya.

Menteri Komunikasi Shlomo Karhi juga menyuarakan kritik. “Mereka hidup di dunia mereka sendiri, terisolasi… Malu pada mereka!”

Anggota parlemen Likud, Avichai Buaron, mengatakan Netanyahu seharusnya memberi tahu pengadilan dan jaksa agung tengah menjalankan tugas penting. 

"Tugasnya terhadap negara dan kepentingan nasional lebih penting daripada kebutuhan untuk empat sidang pembuktian lagi, dan bahwa ia tidak akan hadir dalam dua minggu ke depan," katanya.

Selama beberapa bulan, Netanyahu telah hadir di pengadilan untuk menanggapi tuduhan terhadapnya. Namun, sidang dihentikan selama perang Israel-Iran baru-baru ini yang dimulai pada 13 Juni dan berlangsung selama 12 hari.

Pada Kamis (26/6/2025), Netanyahu berterima kasih kepada Presiden AS Donald Trump karena menyerukan pembatalan persidangan korupsinya, sebuah langkah yang memicu kontroversi dan perpecahan luas di Israel.

Pendukung Netanyahu menyambut baik keputusan tersebut, sementara pihak oposisi mendesak Trump untuk tidak ikut campur dalam proses peradilan Israel.

3. Tuduhan Korupsi

Netanyahu menghadapi tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan yang dapat menyebabkan hukuman penjara jika terbukti.

Pada Januari, Netanyahu memulai sesi interogasi terkait Kasus 1000, 2000, dan 4000, yang dibantahnya. Jaksa Agung mengajukan dakwaan terkait kasus-kasus ini pada akhir November 2019.

Kasus 1000 melibatkan Netanyahu dan keluarganya yang menerima hadiah mahal dari pengusaha kaya sebagai imbalan atas bantuan.

Kasus 2000 menyangkut dugaan negosiasi dengan Arnon Mozes, penerbit harian Israel Yedioth Ahronoth, untuk mendapatkan liputan media yang positif.

Kasus 4000, yang dianggap paling serius, melibatkan pemberian fasilitasi kepada Shaul Elovitch, mantan pemilik situs berita Walla dan perusahaan telekomunikasi Bezeq, sebagai imbalan atas liputan media yang menguntungkan.

Netanyahu, yang persidangannya dimulai pada 24 Mei 2020, adalah pemimpin Israel pertama yangbersaksi sebagai terdakwa pidana dalam sejarah negara tersebut.

Ia juga menghadapi dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November 2024 atas kekejaman di Gaza, tempat lebih dari 56.300 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, telah terbunuh sejak 7 Oktober 2023.

 

Komentar