Toronews.blog
Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) digadang-gadang menjadi simbol transformasi dan pemerataan Indonesia malah semakin tidak jelas nasibnya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
Hal ini bukan hanya dipicu efisiensi yang berujung pemotongan anggaran , namun juga saling-silang pendapat para menteri soal keberlanjutan pembangunan dan kepastian pemindahan ibu kota yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Menteri PU: Anggaran IKN Diblokir, Tak Ada Progres
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan pembangunan fisik IKN belum menunjukkan perkembangan karena anggaran proyek masih diblokir oleh Kementerian Keuangan.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres ke mana sih, anggarannya enggak ada," kata Dody di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (6/2/2025).
Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah menyebabkan Kementerian PU mengalami pemotongan anggaran hingga Rp81,38 triliun, menyisakan hanya Rp29,57 triliun untuk tahun ini. Dody pun mengaku tidak dapat memberikan kepastian kapan anggaran tersebut bisa dibuka kembali.
"Nanti itu tunggu, satu-satu. Saya bilang satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih, yang paling kepentingan apa? Lebaran. Kita urusin lebaran dulu, setelah itu baru apa, gitu loh," jelasnya.
Dengan nada bergurau Dody juga menyinggung kemungkinan penambahan anggaran untuk IKN jika diperlukan.
"Berarti ada potensi penambahan anggaran, Insya Allah. Ya, kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa nggak? Kalau bisa," ujarnya.
Istana: Diblokir Bukan Berarti Anggaran Enggak Ada
Berbeda dengan pernyataan Menteri PU, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemblokiran anggaran bukan berarti dana pembangunan IKN tidak tersedia.
"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya gak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian," kata Hasan di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Menurutnya, pembangunan IKN tetap menjadi komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dan tidak akan terganggu meskipun efisiensi anggaran diberlakukan. Ia merujuk pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, yang memastikan anggaran sebesar Rp48 triliun akan tersedia untuk pembangunan IKN dalam lima tahun ke depan.
"Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta," ujar Hasan.
Wamen PU: Pembangunan IKN Berlanjut
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tetap berlanjut. Namun, proyek yang saat ini berjalan akan difokuskan pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, bukan infrastruktur umum.
"Prioritas kita kan mungkin bukan infrastruktur sekarang. Yang IKN yang lanjut ya untuk legislatif maupun yudikatif," kata Diana saat ditemui di Jakarta, Jumat (8/2/2025).
Menurut Diana, kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dengan perencanaan pembangunan lebih lanjut akan dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
"Otorita IKN akan melanjutkan pembangunan yang dari Otorita IKN, juga ada dana khusus dari Kementerian Keuangan alokasinya kepada Otorita IKN," ujarnya.
Diana menegaskan bahwa pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif akan dilakukan dengan model bangunan yang kokoh dan modern, mencerminkan simbol pemerintahan yang berkelanjutan di ibu kota baru.
Sementara itu, proyek infrastruktur yang sebelumnya telah dimulai oleh Kementerian PU, seperti pembangunan Gereja Basilika dan hunian aparatur sipil negara (ASN), akan dikaji ulang terlebih dahulu.
"Kita bayarnya terakhir uang muka. Berarti dia kan masih ada pendanaan yang bisa kita lakukan di tahun 2025 ini, sambil nanti kita melihat ke belakangnya harus seperti apa perlakuannya. Kita masih exercise terus," jelasnya.
Menurut Diana, pengkajian ulang ini dilakukan karena pemerintah saat ini mengutamakan sektor lain di luar infrastruktur.
"Karena prioritasnya Presiden bukan pembangunan infrastruktur. Kita harus dorong itu, kita harus dukung itu," katanya.
Bahlil Pastikan Pemindahan Ibu Kota pada 2028
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara ke IKN tetap berjalan sesuai rencana, meskipun muncul isu pemblokiran anggaran. Ia menyebut bahwa target pemindahan ibu kota pada 2028 tetap menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU," kata Bahlil usai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Jakarta, Sabtu (8/2/2025).
Namun, Bahlil mengakui bahwa ia tidak bisa berbicara lebih jauh soal teknis pembangunan IKN.
"Jangan merasa seperti karena ketum partai semua ngerti. Nggak juga," ujarnya.
Pernyataan Bahlil menunjukkan optimisme bahwa proyek ini tetap berjalan, meskipun secara teknis masih menyisakan berbagai pertanyaan.
Otorita IKN Bantah Proyek Terhenti, Pekerja Tidak Dipulangkan
Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menyatakan bahwa proyek tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
"Program pembangunan IKN tahap dua (2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028," kata Troy saat dihubungi ANTARA, Jumat (7/2/2025).
Ia juga merinci bahwa pembangunan tahap kedua akan difokuskan pada pengembangan ekosistem yudisial dan legislatif, serta infrastruktur pendukung lainnya.
Untuk mendanai proyek ini, pemerintah telah menetapkan kombinasi skema pembiayaan, yang mencakup APBN sebesar Rp48,8 triliun, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun, serta investasi swasta yang hingga Februari 2025 diproyeksikan mencapai Rp6,49 triliun.
Troy juga membantah kabar bahwa para pekerja akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
"Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing," tegasnya.
Jokowi: “Tanyakan ke Pemerintah”
Di tengah berbagai pernyataan yang beragam mengenai nasib IKN, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memilih untuk tidak banyak berkomentar.
Usai Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan proyek yang dirintis oleh Jokowi. Namun, ketika dimintai tanggapan, Jokowi enggan menanggapi lebih lanjut.
"Tanyakan ke pemerintah, (saya) jangan ditarik-tarik. Itu urusan pemerintah. Laporan progres (IKN) ya ke presiden," kata Jokowi di kediamannya di Surakarta, Jumat (7/2/2025).
Perbedaan Narasi Hilangkan Kepercayaan Investor
Ekonom dan ahli kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Achmad Nur meminta pemerintah lebih transparan dan konsisten dalam menyampaikan narasi terkait kelanjutan pembangunan IKN.
Menurut Achmad, perbedaan pernyataan dari berbagai pejabat mengenai anggaran IKN dapat menciptakan ketidakpastian yang berdampak buruk, terutama dalam hal pendanaan dan kepercayaan investor.
"Jika memang ada pemangkasan anggaran untuk IKN, maka harus dijelaskan secara terbuka kepada publik mengenai alasan dan implikasinya. Sebaliknya, jika anggaran justru bertambah, pemerintah harus transparan mengenai sumber dana tersebut dan perencanaannya," kata Achmad saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat (8/2/2025).
Achmad menekankan bahwa narasi yang tidak jelas bisa memicu ketidakpastian kebijakan, yang pada akhirnya berimbas pada keputusan investor.
"Narasi yang simpang siur ini berpotensi membuat investor ragu-ragu untuk berkomitmen dalam proyek IKN," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa ketidakpastian hukum dan kebijakan akan membuat investor enggan menggelontorkan dana mereka ke proyek IKN. Jika investor memutuskan untuk menunda investasi mereka, maka situasi ini bisa berdampak buruk pada kelangsungan pembangunan IKN.
Mendukung Pemblokiran Anggaran Jika untuk Kepentingan Publik
Terkait pemblokiran anggaran IKN oleh Kementerian Keuangan, Achmad menilai bahwa langkah tersebut bisa menjadi keputusan yang tepat, asalkan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya digunakan untuk investasi yang meningkatkan daya beli masyarakat dan belanja kesejahteraan.
Menurutnya, setelah 2025, tidak seharusnya APBN masih digunakan untuk mendanai pembangunan IKN.
"Menghentikan alokasi APBN untuk IKN bukan berarti proyek ini harus dihentikan. Namun, proyek ini harus dijalankan sesuai dengan konsep awalnya, yakni tanpa bergantung pada anggaran negara," jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa sejak awal, proyek IKN telah dirancang agar dapat berjalan dengan skema pembiayaan yang lebih mandiri, yaitu melalui investasi swasta dan mekanisme kerja sama publik-swasta (KPBU).
"Sebagaimana yang telah didesain sejak awal, pembangunan IKN diharapkan dapat berjalan dengan skema pendanaan yang lebih mandiri, seperti investasi swasta dan kerja sama publik-swasta (KPBU). Dengan kata lain, proyek IKN harus bisa beroperasi tanpa terus-menerus mengandalkan dana negara," ujarnya.
Achmad juga menyoroti bahwa jika pemerintah tetap ingin melanjutkan pembangunan IKN dengan menggunakan dana negara, maka harus ada justifikasi yang sangat kuat mengenai manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh rakyat.
Tanpa justifikasi yang jelas, ia khawatir publik akan semakin mempertanyakan urgensi penyaluran dana APBN untuk proyek ini.
"Bila pemerintah tetap ingin melanjutkan proyek ini dengan dana negara, maka harus ada justifikasi yang sangat kuat mengenai manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh rakyat," katanya.
Menurutnya, jika penggunaan APBN untuk IKN tidak disertai dengan penjelasan yang transparan, hal ini bisa memperburuk persepsi masyarakat terhadap proyek ibu kota baru tersebut.
Dengan pernyataan ini, Achmad menegaskan bahwa konsistensi narasi pemerintah sangat krusial dalam menjaga kepercayaan publik dan investor terhadap pembangunan IKN. Tanpa komunikasi yang jelas dan strategi pendanaan yang transparan, proyek ambisius ini berisiko mengalami hambatan yang lebih besar di masa mendatang.