Toronews.blog
Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menunda pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang awalnya direncanakan berlangsung pada Januari 2025.
Penundaan ini diputuskan setelah melalui koordinasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN/RB) dengan Otorita IKN (OIKN).
Tertuang dalam surat Nomor B/380/M.SM.01.00/2025 yang dikeluarkan pada 24 Januari 2024, Menpan RB Rini Widyantini menerangkan bahwa sejumlah kementerian dan lembaga dalam Kabinet Merah Putih masih dalam proses konsolidasi internal. Banyak kementerian dan lembaga yang belum siap untuk pindah ke IKN.
Lebih lanjut Rini juga menyatakan bahwa perencanaan di Otorita IKN juga sangat dipengaruhi dengan adanya perubahan dalam jumlah kementerian dan lembaga pemerintahan.
Penundaan pemindahan ASN ke IKN ditengarai jumlah fasilitas yang belum mumpuni. Hingga akhir tahun 2024, Otorita IKN mencatat bahwa jumlah gedung perkantoran dan hunian yang diperlukan bagi ASN belum memadai. Data yang dikumpulkan menyatakan bahwa akumulasi gedung yang ada masih dalam tahap penyesuaian.
"Karena jumlah gedung dan hunian yang dibutuhkan masih dalam perhitungan, para ASN belum dapat dipindahkan ke IKN pada Januari ini," terang Rini.
Mundurnya waktu pemindahan ini juga telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada Januari lalu, Presiden RI mengklaim bahwa IKN baru akan siap dijadikan sebagai ibu kota politik pada 2028 mendatang.
Hingga surat tersebut diterbitkan, pihak Kemen PAN/RB belum menyebutkan atau tenggat waktu yang spesifik untuk pemindahan ASN.
Surat yang ditujukan kepada 41 lembaga tersebut hanya memberi info bahwa waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diumumkan lebih lanjut.
Selain penundaan pemindahan kementerian dan lembaga negara, terjadi juga penundaan pelaksanaan groundbreaking.
Seperti yang telah diketahui, OIKN telah melakukan 8 fase groundbreaking hingga akhir tahun 2024 lalu. Proses ini pun melibatkan berbagai investasi swasta dari dalam dan luar negeri.
Kemudian pada Desember lalu OIKN menyatakan bahwa pada Januari 2025 telah dijadwalkan pelaksanaan groundbreaking fase ke-9. Namun, hingga bulan Februari belum ada kepastian dari agenda tersebut.
Ada juga proyek dari sejumlah perusahaan terbuka, termasuk Pakuwon Nusantara Superbloc, Nusantara Warehouse Park, serta beragam fasilitas bank BUMN. Namun proyek-proyek ini belum juga dibangun hingga akhir tahun 2024.
Namun, ada juga beberapa proyek yang sudah memasuki masa konstruksi, seperti proyek mixed-use building milik PT Intiland Development Tbk, juga proyek yang sudah siap beroperasi, seperti Rumah Sakit Hermina Nusantara dan Rumah Sakit Mayapada Nusantara.