Toronews.blog
Usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memindahkan Warga Palestina keluar jalur Gaza secara permanen dari Gaza ke negara-negara tetangga seperti Yordania, Mesir dan negara Arab lainnya mendapatkan berbagai respon keras dari pimpinan dunia, terlebih Warga Palestina sendiri.
Warga menilai lebih baik mereka hidup menelan puing-puing reruntuhan dibanding dipaksa pergi dari tanah air mereka. Sekalipun, merka harus hidup ditenha kekurangan lantaran tidak ada air, tidak ada listrik, dan begitu banyak puing sehingga hampir tidak ada cukup ruang untuk mendirikan tenda.
Hamas Tolak Usulan Trump
Kelompok bersenjata dan gerakan politik Palestina di Jalur Gaza menjadi garda terdepan yang menolak usulan Trump yang ingin mengambil alih tanah Palestina etelah menempatkan warga Palestina kembali ke tempat lain.
Mengutip dari Antara pernyataan Trump dinilai "menyerang rakyat dan tujuan kami, dan tidak akan memberikan manfaat bagi stabilitas di kawasan tersebut."
Anggota biro politik gerakan Hamas, Izzat Al-Rishq, mengatakan pernyataan Trump tersebut mencerminkan "kebingungan dan ketidaktahuan yang mendalam tentang perjuangan Palestina dan kawasan secara keseluruhan."
"Gaza bukan hanya wilayah biasa bagi suatu negara untuk menentukan nasibnya, Gaza adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tanah Palestina," ungkap Al-Rishq.
Oleh karena itu Hamas mendesak Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk segera bertemu membahas wacana Trump, dan mengambil sikap untuk melindungi hak-hak nasional rakyat Palestina.
Respon Sekjen PBB Dan Raja Yordania Atas Wacana Trump
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk keras rencana Donald Trump memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza Gaza ke negara lain secara permanen, ia menilai rencana semacam itu sama dengan "pembersihan etnis."
"Memaksa warga Palestina keluar dari Gaza sama saja dengan pembersihan etnis. Tindakan seperti itu akan membuat harapan untuk solusi dua negara menjadi mustahil," kata Guterres dalam wawancara dengan Al Arabiya Al Hadath, seperti dikutip Ahram.
Sementara itu Raja Yordania Abdullah II juga menegaskan penolakannya terhadap rencana Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Sebelumnya Trump telah mengusulkan pemindahan warga Palestina dari Gaza ke Yordania dan Mesir, kedua negara tersebut merupakan mitra utama AS di Timur Tengah.
"Yang Mulia Raja menekankan perlunya menghentikan aktivitas permukiman (Yahudi) dan menolak segala upaya untuk mencaplok tanah dan memindahkan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, menekankan perlunya membangun warga Palestina di tanah mereka," tulis pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita negara Yordania, Rabu 5 Februari 2025, dikutip dari CNN.
Indonesia dan China Kutuk Wacana Donald Trump
Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga menolak keras usulan apapun untuk secara paksa merelokasi warga Palestina dari tanah airnya.
Menurut pernyataan tertulis Kemlu RI di laman media sosialnya rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri serta hak dasar mereka untuk kembali ke tanah air mereka juga harus dijamin, tegas Kemlu RI.
“Tindakan semacam itu akan menghambat terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh Solusi Dua Negara berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Rabu 5 Februari 2025, mengutip Antara.
Kementerian Luar Negeri China juga menyebutkan jika negaranya menolak usulan pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza secara paksa.
"Kami menentang pemindahan paksa warga di Gaza, dan berharap pihak-pihak terkait akan memanfaatkan kesempatan gencatan senjata dan pemerintahan pascakonflik di Gaza untuk membawa masalah Palestina kembali ke jalur yang benar," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Rabu 5 Februari 2025, mengutip Antara.
"China selama ini percaya bahwa 'warga Palestina memerintah Palestina' adalah prinsip dasar pemerintahan pascakonflik Gaza," tambah Lin Jian.