.jpg)
JAKARTA, TORONEWS.BLOG - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebut truk Over Dimension Over Load (ODOL) merugikan negara hingga Rp43,4 triliun per tahun hanya untuk perbaikan jalan rusak. Tidak hanya itu, 6.000 orang meninggal dunia karena terlibat kecelakaan dengan truk bermuatan lebih pada tahun 2024.
Dudy menjelaskan, truk yang kelebihan muatan kerap menyebabkan kegagalan pengereman, sehingga berujung pada kecelakaan. Selain itu, beban muatan berlebih juga turut merusak struktur jalan dan menjadi lebih cepat rusak, serta memerlukan penanganan.
"Kerusakan yang timbul akibat adanya truk odol ini, data yang mungkin disampaikan, untuk pemeliharaan infra yang disebabkan kerusakan jalan sekitar Rp43,4 triliun per tahun, jumlah yang besar, kalau ini bisa dialokasikan untuk hal bermanfaat mungkin lebih tepat," ujar Dudy dalam media briefing di Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Dia menambahkan, pada tahun 2024 tercatat 27.337 kecelakaan yang melibatkan angkutan barang. Dari kejadian kecelakaan tersebut, tercatat ada 6.000 orang meninggal dunia.
"6.000 itu bukan angka yang sedikit tentunya, jadi ini lah yang menyebabkan kita merasa sangat peduli terhadap aspek utama yaitu keselamatan. Dengan jumlah yang banyak itu, kita harus peduli," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Dudy menjelaskan kronologis larangan ODOL sebetulnya sudah diatur sejak 16 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Kemudian, pada tahun 2017 disepakati untuk pemberlakuan Zero ODOL. Namun, pada tahun tersebut mendapatkan keberatan dari para pengemudi, sehingga kembali gagal untuk diimplementasikan. Alasannya, akan mengganggu kelancaran arus logistik dan berdampak pada perekonomian.
"Bisa bayangkan bahwa pengaturan ODOL ini sudah berjalan sedemikian lama tapi tidak kita laksanakan sebagaimana mestinya 16 tahun. 16 tahun ini kita tunda pelaksanaannya dampaknya apa? Dampaknya adalah yang paling utama yang menjadi concern adalah keselamatan," ucap Dudy.
Dia menegaskan, Kemenhub masih terbuka untuk menerima masukan terkait penerapan zero ODOL terutama dari pelaku usaha. Namun hanya masukan yang bersifat perbaikan, tidak menerima untuk masukan terkait penundaan.
"Kalau memang ada yang keberatan, mari kita duduk sama-sama mencari solusi, tapi bukan menunda. Karena menunda, nanti kalau ada kecelakaan lagi, masyarakat juga yang akan ribut gitu. Terdampak ya, kemudian masyarakat juga," tuturnya.